Surabaya, Bhirawa. – Pemkot Surabaya menggandeng MUI dan Kemenag untuk mengejar target cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS 2026 sebesar 90 persen. Kolaborasi ini untuk meningkatkan kepercayaan orang tua agar anak bersedia diimunisasi di sekolah.
Langkah tersebut ditegaskan dalam forum advokasi dan koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi keagamaan, hingga tokoh masyarakat, forum ini menjadi ajang penyatuan strategi untuk memperluas jangkauan imunisasi, khususnya di wilayah dengan tingkat partisipasi yang masih rendah, Selasa (30/6).
Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkot Surabaya, Anna Fajriatin, mengungkapkan bahwa capaian BIAS Kota Surabaya pada 2025 baru menyentuh angka 85 persen. Karena itu, tahun ini pemerintah bertekad mendorong angka tersebut lebih tinggi melalui penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Target tahun ini harus lebih baik, tahun lalu cakupan BIAS mencapai 85 persen, sedangkan tahun ini kami menargetkan meningkat menjadi 90 persen melalui penguatan kolaborasi seluruh pihak,” kata Anna,
Anna menegaskan, keberhasilan program imunisasi tidak bisa hanya bertumpu pada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan puskesmas semata. Keterlibatan Dinas Pendidikan (Dispendik), Kemenag, sekolah, pondok pesantren, perangkat wilayah, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh agama dinilai menjadi faktor penentu dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap imunisasi.
Ia juga menilai Surabaya memiliki posisi strategis sebagai daerah percontohan pelaksanaan BIAS. Keberhasilan Kota Pahlawan ini, kata Anna, diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.
“Kalau Surabaya berhasil, daerah lain akan melihat dan meniru pola kolaborasi yang kita bangun. Tantangan ini harus kita jawab bersama melalui sinergi yang semakin kuat,” ujarnya.
Anna mengakui masih ada sejumlah wilayah yang memerlukan pendekatan khusus karena sebagian warga masih ragu memberikan imunisasi kepada anaknya. Untuk itu, Pemkot melibatkan tokoh agama, ulama, Tim Penggerak PKK, kader kesehatan, hingga pemerintah kelurahan agar edukasi lebih mudah diterima masyarakat akar rumput.
Ketua MUI Kota Surabaya, KH Muhaimin Ali, menegaskan bahwa keraguan terhadap imunisasi tidak boleh dibiarkan berkembang karena berpotensi menurunkan cakupan dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular di lingkungan sekolah.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar pelaksanaan imunisasi di lapangan, melainkan membangun kepercayaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi yang menyesatkan soal vaksin.
“Ketika ada satu anak yang belum terlindungi, risiko penularan kepada teman-temannya di sekolah maupun lingkungan sekitar menjadi semakin besar. Karena itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya imunisasi harus terus diperkuat,” ujar Muhaimin.
Ia memastikan masyarakat tidak perlu lagi meragukan kehalalan vaksin yang digunakan dalam program imunisasi pemerintah. MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2016 yang menjadi dasar keagamaan bahwa vaksin dalam program imunisasi pemerintah berstatus halal.
Muhaimin mengingatkan, pengalaman saat pandemi Covid-19 membuktikan bahwa hoaks dapat menghambat program kesehatan masyarakat secara serius. Karena itu, edukasi harus dilakukan berkelanjutan dengan melibatkan ulama, tenaga kesehatan, pemerintah, dan dunia pendidikan agar informasi yang beredar berdasarkan fakta ilmiah dan pertimbangan syariat. [ren.kt]
