Kota Malang, Bhirawa – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus mematangkan strategi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pengoptimalan penerimaan sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Hal ini ditegaskan oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat membuka agenda Sosialisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2026 yang berlangsung di Ascent Premiere Hotel Malang, Kamis (25/6).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang ini dihadiri sedikitnya 247 peserta, mulai dari jajaran Camat Sukun, Lurah se-Kecamatan Sukun, TP PKK, pelaku usaha dealer kendaraan, hingga perwakilan Ketua RW dan RT.
Dalam arahannya, Wali Kota Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa implementasi kebijakan opsen ini membutuhkan sinergi yang kuat antara Pemkot Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah.
Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi instrumen krusial bagi keberlanjutan pembangunan di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menuntut daerah untuk lebih adaptif dan inovatif.
Sementara itu, Plt Kepala Bapenda Kota Malang, Moh. Sulthon, dalam laporannya menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah konkret dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2025 terkait dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat.
Sulthon menambahkan, meskipun kebijakan opsen ini sudah berjalan selama satu tahun, edukasi secara masif masih sangat diperlukan agar masyarakat memahami betul manfaat dan mekanismenya, termasuk edukasi mengenai kemudahan layanan perpajakan serta regulasi terbaru mengenai kendaraan listrik yang tren penggunanya terus meningkat.
Hingga paruh tahun ini, Pemkot Malang menunjukkan tren positif dalam capaian penerimaan daerah berdasarkan data per 23 Juni 2026. Realisasi penerimaan Opsen PKB tercatat telah mencapai Rp59,66 miar atau sekitar 45,05 persen dari target Rp132,42 miliar, sedangkan Opsen BBNKB mengumpulkan Rp22,53 miar atau 37,20 persen dari target Rp60,56 miliar.
Kontribusi kedua sektor tersebut turut mengatrol capaian pajak daerah Kota Malang hingga menyentuh angka Rp394,14 miar (45,15 persen dari target Rp872,99 miar), dengan total realisasi PAD keseluruhan mencapai Rp413,29 miar atau 38,88 persen dari target tahunan sebesar Rp1,06 triliun.
Wahyu Hidayat menilai, capaian angka yang masih bersifat sementara karena proses rekonsiliasi berkala ini memberikan sinyal optimisme yang kuat terhadap pemenuhan target Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) TA 2026.
Di akhir sambutannya, orang nomor satu di Pemkot Malang itu menekankan bahwa keberhasilan sektor fiskal tidak melulu soal angka, melainkan juga cerminan dari meningkatnya kesadaran masyarakat, kualitas pelayanan, teknologi digital, dan kolaborasi multi-pihak.
Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha untuk terus menjaga kepatuhan pajak sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Malang yang maju dan berkelanjutan. [mut.gat]
