Pemkot Probolinggo, Bhirawa
Komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam membangun lingkungan yang ramah dan setara bagi penyandang disabilitas mendapat perhatian dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kedutaan Besar Australia.
Tim kedua lembaga tersebut melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung penerapan program pembangunan inklusif di Kota Probolinggo, Rabu (24/6).
Kunjungan yang diterima langsung oleh Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin di Kantor Wali Kota tersebut menjadi bagian dari upaya melihat praktik baik daerah dalam mewujudkan pembangunan yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Bunda Inklusi Kota Probolinggo dr. Evariani, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, jajaran perangkat daerah terkait, serta perwakilan penyandang disabilitas.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa pembangunan inklusif menjadi salah satu komitmen utama Pemerintah Kota Probolinggo.
Menurutnya, kelompok disabilitas harus mendapatkan ruang yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. “Saya meminta di kota ini semua harus inklusif sehingga melibatkan semua pihak, karena kita setara,” tegas Aminuddin.
Ia menjelaskan, pemerintah kota terus mendorong seluruh kelurahan agar menjadi wilayah yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
Tidak hanya dalam penyediaan fasilitas, tetapi juga dengan melibatkan kelompok disabilitas dalam berbagai proses pembangunan.
Komitmen tersebut juga diperkuat melalui regulasi daerah, salah satunya Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Disabilitas.
Aturan tersebut menjadi dasar dalam memberikan perlindungan sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas.
Salah satu implementasinya, pemerintah mendorong dunia usaha untuk memberikan kesempatan kerja melalui pemenuhan kuota pekerja disabilitas sebesar 1 persen.
“Melalui job fair, kami mendorong perusahaan agar memenuhi kuota 1 persen bagi pekerja disabilitas. Ini bagian dari upaya memberikan kesempatan yang sama,” ujar wali kota.
Selain membuka akses pekerjaan, Pemkot Probolinggo juga memperkuat kemandirian ekonomi penyandang disabilitas melalui berbagai program pelatihan keterampilan.
Saat ini terdapat pengembangan hingga 14 jenis pelatihan, mulai dari bidang kuliner hingga sektor peternakan.
“Yang sekarang kita tambah lagi ke depan menjadi 14 pelatihan, termasuk yang terbaru adalah pelatihan menjadi peternak burung puyuh,” tambah Aminuddin.
Sementara itu, First Secretary Kedutaan Besar Australia dari Department of Foreign Affairs and Trade, Elena Martin Avila, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Probolinggo dalam membangun ekosistem yang lebih inklusif.
Menurut Elena, kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, serta dunia usaha menjadi kunci dalam memperluas kesempatan dan menciptakan kesetaraan.
“Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk melihat langsung bagaimana pemerintah daerah, organisasi disabilitas, dan dunia usaha bekerja sama memperluas kesempatan kerja bagi kelompok difabel,” ujarnya.
Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Kementerian PPN/Bappenas Qurrota Ayun juga menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya yang dilakukan Kota Probolinggo.
Ia mengatakan kunjungan tersebut bertujuan melihat dampak nyata program inklusi yang sejalan dengan Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029.
“Kami ingin belajar dan melihat langsung praktik baik di Kota Probolinggo agar dapat menjadi model yang bisa diterapkan di daerah lain di Indonesia,” ungkapnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Retno Wandansari menambahkan, salah satu fokus kunjungan tersebut adalah penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan.
Menurutnya, optimalisasi ULD menjadi langkah penting dalam memperluas akses informasi, pendampingan, serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama perwakilan penyandang disabilitas untuk menggali pengalaman, tantangan, serta pembelajaran dari pelaksanaan program pembangunan inklusif di Kota Probolinggo. [fir.dre]
