Pemprov Jatim, Bhirawa
Di tengah capaian sejumlah indikator kependudukan yang tergolong baik secara nasional, Jawa Timur masih menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas angka kelahiran, menekan prevalensi stunting, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, hingga mengurangi praktik pernikahan usia dini di sejumlah daerah. Sejumlah isu tersebut menjadi fokus yang akan diperkuat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur ke depan.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Jawa Timur, Shodiqin, usai dikukuhkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Jumat (29/5).
Menurut Shodiqin, salah satu indikator yang perlu terus dijaga adalah Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata jumlah kelahiran per perempuan. Saat ini TFR Jawa Timur berada di angka 1,9 atau lebih rendah dibanding target nasional sebesar 2,1.
“Posisi Jawa Timur saat ini cukup baik. TFR kita berada di angka 1,9. Tantangannya adalah bagaimana menjaga kondisi tersebut tetap stabil sembari terus meningkatkan kualitas pembangunan keluarga,” ujarnya.
Selain TFR, perhatian juga diarahkan pada upaya percepatan penurunan stunting. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting Jawa Timur tercatat sebesar 14,7 persen. Angka tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan prevalensi stunting terendah kedua secara nasional setelah Bali.
Meski demikian, Shodiqin menilai capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah. Sebaliknya, kolaborasi lintas sektor harus terus diperkuat agar tren penurunan stunting dapat dipertahankan.
“Stunting bukan hanya urusan sektor kesehatan. Ini berkaitan dengan pola pengasuhan, pendidikan, sanitasi, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga. Karena itu perlu kerja bersama,” katanya.
Isu lain yang juga menjadi perhatian adalah angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Menurutnya, penguatan program keluarga berencana memiliki keterkaitan langsung dengan upaya menurunkan risiko kematian ibu dan bayi melalui pengaturan jarak kelahiran yang ideal.
Ia menegaskan bahwa program keluarga berencana saat ini tidak lagi dipahami sebagai upaya membatasi jumlah anak, melainkan lebih menitikberatkan pada perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.
“Yang ditekankan adalah pengaturan jarak kelahiran agar kesehatan ibu dan anak tetap terjaga. Dengan begitu risiko AKI maupun AKB dapat ditekan,” jelasnya.
Di sisi lain, tingginya angka pernikahan dini di sejumlah wilayah Jawa Timur juga menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius. Faktor budaya, tradisi, serta rendahnya pemahaman mengenai dampak perkawinan usia anak masih menjadi tantangan dalam upaya pendewasaan usia perkawinan.
Untuk menjawab persoalan tersebut, BKKBN Jatim berencana memperluas sinergi dengan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pondok pesantren guna memperkuat edukasi kepada masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pembangunan keluarga, pengendalian kependudukan, dan percepatan penurunan stunting merupakan fondasi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Menurutnya, pembangunan kependudukan tidak hanya berbicara mengenai jumlah penduduk, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat, kesehatan ibu dan anak, ketahanan keluarga, serta kesiapan generasi muda menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Karena itu, Khofifah meminta agar seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi sehingga berbagai indikator kependudukan yang sudah menunjukkan tren positif dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. [fir.kt]
