Surabaya, Bhirawa
Wakil Menteri Kesehatan, dr Benjamin Paulus Octavianus SpP FISR sampaikan ketangguhan ekonomi Indonesia di masa depan akan sangat ditentukan oleh keberanian bangsa untuk lepas dari jerat adiksi nikotin yang kian mengkhawatirkan.
Wamenkes menegaskan, program pengentasan stunting senilai triliunan rupiah untuk menghadapi tantangan besar dari perilaku konsumsi rokok. Ia melihat adanya kontradiksi nyata saat anggaran negara dialokasikan untuk gizi. Namun pengeluaran rumah tangga justru didominasi belanja tembakau.
”Mencetak manusia unggul itu jauh lebih mahal daripada membangun jalan tol Jakarta-Surabaya. Kita harus sadar, tugas negara adalah memastikan anggaran ini tepat sasaran untuk kecerdasan bangsa, bukan habis menjadi asap,” ujar dr Benjamin dalam diskusi kesehatan nasional Indonesia Conference on Tobacco Control (ICTOH) 2026 yang bertajuk Ungkap Adiksi Tembakau dan Nikotin untuk Indonesia Sehat di Aula Ternate, Gedung ASEEC Tower Kampus Dharmawangsa-B Universitas Airlangga (UNAIR), Kamis (21/5).
Sebagai ahli paru, dr Benjamin memperingatkan tren vape yang kini menjadi medium peredaran narkotika. Berkoordinasi dengan BNN, ia menyoroti ancaman zat adiktif berbahaya yang menyusup di balik gaya hidup generasi muda.
”Saya dan Kepala BNN akan terus mendorong pemeriksaan ketat dan regulasi yang tegas agar anak-anak muda kita tidak terjebak adiksi ganda. Jangan sampai mereka mau sehat dengan berolahraga, tapi justru terpapar narkoba lewat liquid vape yang mereka gunakan,” tegasnya.
Wamenkes mengingatkan bahwa status Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia yang berada di jajaran atas berpotensi terancam. Terutama jika generasi mudanya disabotase oleh adiksi tembakau dan narkoba yang menyusup melalui tren gaya hidup modern yang seolah terlihat sehat.
Lebih lanjut, dr Benjamin menekankan bahwa pengendalian tembakau tidak boleh mematikan mata pencaharian para petani. Melainkan harus berbarengan dengan solusi transisi ekonomi yang berkeadilan.
dr Benjamin berkomitmen untuk menjadi jembatan antara aspirasi para petani tembakau dengan kebijakan kementerian terkait. Agar proses pengalihan komoditas tetap menjamin kesejahteraan hidup mereka di masa depan.
”Negara tidak akan meninggalkan petani tembakau sendirian. Kuncinya adalah komitmen politik. Kita benahi kesehatan bangsanya, tapi kita pastikan perut para petaninya tetap kenyang,” tandasnya. [ina.fen]
