Kota Malang, Bhirawa
Ketimpangan akses terhadap pengetahuan dan fragmentasi sosial global menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan saat ini. Menanggapi fenomena tersebut, Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar Seminar Internasional bertajuk Inklusi Transformatif: Mewujudkan Keadilan Pendidikan di Era Polarisasi Global, Selasa (5/5) kemarin.
Bekerja sama dengan Deakin University Australia dan Universitas Sanata Dharma, forum ini menegaskan bahwa inklusi tidak boleh hanya menjadi jargon kebijakan, melainkan harus diimplementasikan sebagai praktik nyata untuk meruntuhkan tembok ketimpangan.
Dirjen GTK Kemendidkdasmen RI, Prof Dr Nunuk Suryani MPd, dalam paparan kuncinya menekankan bahwa pendidikan inklusif adalah keharusan moral sekaligus sistemik. Menurutnya, negara harus menjamin pendidikan sebagai hak fundamental bagi setiap anak tanpa terkecuali.
“Visi kami adalah pendidikan bermutu untuk semua. Tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal, apa pun latar belakang sosial, budaya, bahasa, maupun kondisinya,” tegas Prof Nunuk. Ia menambahkan bahwa transformasi ini memerlukan kolaborasi lintas negara dan penguatan peran guru pendidikan khusus sebagai strategi nasional yang terus diakselerasi.
Senada, Dr Junny Ebenhaezer PhD dari Deakin University Australia menyoroti adanya praktik eksklusi laten dalam pedagogi yang tidak sensitif terhadap keberagaman. Ia mendorong adanya perubahan paradigma dalam cara mengajar dan penguatan kapasitas guru agar mampu merespons kebutuhan belajar secara kontekstual.
“Keadilan pendidikan dimulai dari akses yang setara dan pemberdayaan guru. Jika kita membekali satu guru dengan kompetensi yang tepat, dampaknya akan menjangkau ribuan siswa,” jelas Dr Junny. Ia pun mengingatkan pentingnya tiga pilar utama dalam pedagogi, yakni purpose, process, dan people.
Sementara itu, Prof Dr Trisakti Handayani MM dari UMM menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak bisa hanya diukur secara kuantitatif selama kesenjangan antarwilayah masih tinggi. Transformasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) keempat.
“Pendidikan inklusif harus memandang perbedaan sebagai sumber daya pembelajaran. Keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil menjadi prasyarat mutlak membangun sistem pendidikan yang berdaya saing global,” ujar Prof Trisakti.
Di sisi lain, Tarsisius Sarkim MEd PhD dari Universitas Sanata Dharma menyoroti pentingnya resiliensi dan inovasi pendidikan di tengah tekanan global. Menutup diskusi, Neneng Haryati SSi MM menekankan peran krusial PPG sebagai bagian integral tata kelola guru nasional. Guru dituntut terus melakukan riset praktik pembelajaran dan kolaborasi lintas sektor guna menjawab tantangan zaman yang kian kompleks. [mut.kt]
