Surabaya, Bhirawa
Sebanyak 11 anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya masa bakti 2026-2030 resmi dikenalkan Pemerintah Kota (Pemkot). Bersama Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, dewan baru ini akan fokus memperkuat karakter siswa sekaligus menghadapi tantangan disrupsi teknologi di dunia pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, mengatakan komposisi anggota Dewan Pendidikan kali ini dipilih dari berbagai latar belakang keilmuan agar mampu menjawab persoalan pendidikan secara menyeluruh.
“Anggota Dewan Pendidikan yang baru memiliki latar belakang beragam, mulai dari hukum, komunikasi, IT hingga kesehatan. Tantangan pendidikan saat ini bukan hanya soal akademik, tetapi juga perlindungan anak, kesehatan mental, dan literasi digital,” ujar Febrina di Kantor Dindik Surabaya, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, sinergi antara Dindik, Dewan Pendidikan, sekolah, guru, dan orang tua menjadi kunci dalam membangun karakter siswa di tengah derasnya perkembangan teknologi dan media sosial.
Dindik Surabaya juga menaruh perhatian terhadap berbagai persoalan yang kini banyak dialami pelajar, seperti perundungan, kecanduan gawai, hingga ancaman narkoba. Karena itu, Dewan Pendidikan diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan advokasi dan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan.
Salah satu anggota Dewan Pendidikan Surabaya, Dr. Jokhanan Kristiyono, ST., M.Med.Kom., menilai tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan pola pikir antara orang tua dan anak-anak generasi digital atau Gen Alpha.
“Tantangan teknologi ini terjadi di semua jenjang pendidikan. Perlu penguatan aturan terkait batas usia penggunaan media sosial dan pengawasan penggunaan gawai di sekolah agar tidak mengganggu proses belajar mengajar,” jelasnya.
Selain isu digital, Dewan Pendidikan bersama Dindik Surabaya juga menyoroti persoalan sosial seperti anak putus sekolah, siswa di bawah umur yang membawa kendaraan bermotor, hingga pernikahan usia dini yang masih ditemukan di beberapa wilayah Surabaya.
Sebagai langkah konkret, Dewan Pendidikan akan memperkuat koordinasi bersama Dindik melalui layanan pengaduan Surabaya 112. Warga diimbau melapor apabila menemukan kasus anak putus sekolah, kekerasan di lingkungan pendidikan, maupun persoalan lain yang berkaitan dengan hak pendidikan anak.
Ke depan, Dewan Pendidikan bersama Dindik Surabaya juga berencana mengembangkan dashboard pemetaan masalah pendidikan di 31 kecamatan. Sistem tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah mengambil kebijakan secara cepat dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan seluruh anak di Surabaya mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Karena itu, Dewan Pendidikan akan terus turun ke lapangan bersama Dindik,” tutup Jokhanan. [ina.kt]
