Pasuruan, Bhirawa
Usai mengikuti program retret intensif selama lima hari di Magelang, Jawa Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, langsung tancap gas.
Politisi yang akrab disapa Lek Sul ini tengah menyiapkan formulasi baru dalam sistem pengawasan kebijakan daerah guna memastikan kinerja legislatif di Kabupaten Pasuruan menjadi lebih tajam, responsif dan akuntabel.
Langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi nyata dari materi kepemimpinan strategis dan integritas yang diperolehnya bersama seluruh pimpinan DPRD se-Indonesia.
Menurut Samsul, tantangan pembangunan di Kabupaten Pasuruan ke depan membutuhkan pola pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, namun juga substansial.
Pihaknya menekankan pengawasan yang dilakukan DPRD tidak boleh dipandang sebagai upaya menghambat kinerja pemerintah daerah.
Sebaliknya, pengawasan harus menjadi instrumen untuk menjamin bahwa setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Hasil dari retret di Magelang kemarin memberikan perspektif baru bagi kami. Saya sedang merumuskan formulasi pengawasan yang lebih responsif. Kita ingin memastikan bahwa fungsi pengawasan legislatif berjalan selaras dengan prioritas pembangunan nasional atau Asta Cita, namun tetap berpijak pada kebutuhan lokal warga Pasuruan,” ujar Samsul saat ditemui di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Minggu (3/5)
Formulasi baru ini, lanjutnya, akan menitikberatkan pada efektivitas program di lapangan.
Samsul tidak ingin pengawasan hanya selesai di atas kertas laporan, melainkan harus dibuktikan dengan perubahan nyata pada kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor infrastruktur hingga layanan kesehatan.
Selama di Magelang, Samsul merasakan langsung bagaimana nilai-nilai kedisiplinan dan patriotisme ditanamkan sebagai fondasi kepemimpinan.
Hal inilah yang ingin ia bawa ke lingkungan DPRD Kabupaten Pasuruan. Integritas pimpinan dan anggota dewan menjadi kunci utama agar fungsi pengawasan tidak goyah oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek.
“Pendekatan di retret kemarin sangat mendalam, mengutamakan patriotisme sebagai napas dalam menjalankan tugas. Jika jiwa patriotisme ini sudah kuat, maka dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, kepentingan rakyat secara otomatis akan menjadi prioritas tertinggi,” tegas Lek Sul.
Salah satu poin krusial dari strategi baru yang disiapkan Samsul adalah penguatan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
“Saya memandang bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem pemerintahan daerah yang harus berkolaborasi secara nyata,” jelas Lek Sul.
Samsul menyebutkan ada empat pilar utama yang akan menjadi fokus kerjanya ke depan. Yakni, peningkatan soliditas, yang intinya untuk membangun komunikasi yang lebih cair namun tetap profesional antar pimpinan dan anggota dewan.
Lalu wawasan strategis, untuk memastikan setiap kebijakan daerah memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.
Kemudian, kolaborasi nyata yang intinya adalah mendorong sinergi yang lebih erat dengan eksekutif dalam mengawal program prioritas.
Serta, penyelarasan kebijakan dengan .emastikan program di Kabupaten Pasuruan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Ke depan, Samsul berharap kualitas kebijakan daerah di Kabupaten Pasuruan akan mengalami peningkatan signifikan.
Dengan pengawasan yang lebih responsif, aspirasi masyarakat yang selama ini terserap melalui reses maupun pengaduan langsung diharapkan dapat segera terakomodasi dalam kebijakan strategis daerah.
“Dan implementasi dari hasil retret ini adalah kerja nyata. Kami di DPRD Kabupaten Pasuruan akan lebih proaktif. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pembangunan di Pasuruan berjalan efektif, tepat sasaran, dan sepenuhnya berpihak pada rakyat,” pungkas Lek Sul. [hil.dre]
