Di tengah situasi perekonomian global yang tidak menentu dan ancaman krisis pangan yang membayangi, pemerintah Indonesia meluncurkan salah satu kebijakan andalannya: Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan bertahap sejak awal 2025. Sebagai warga negara yang peduli, saya menilai program ini memiliki dua sisi mata uang yang sangat kontras-sebagai harapan pengentasan stunting, namun juga potensi beban berat bagi APBN.
Tujuan program ini sangat mulia. Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), program ini menargetkan anak-anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui untuk meningkatkan gizi nasional dan menekan angka stunting. Data menunjukkan, program ini direncanakan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2026, sebuah cakupan yang masif. Dalam pandangan optimistis, ini adalah investasi SDM jangka panjang yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Namun, di tengah ancaman krisis ekonomi, kita tidak bisa menutup mata terhadap risiko fiskal yang dihadapi. Anggaran untuk MBG ini luar biasa besar, dengan alokasi tahun 2025 saja mencapai Rp71 triliun dan berpotensi meningkat lebih tinggi lagi. Beberapa ekonom mengkritik bahwa dana sebesar ini dapat membebani APBN dan berpotensi mengurangi anggaran perlindungan sosial lainnya.
Sebagai rakyat, saya mengusulkan agar pemerintah sangat berhati-hati dalam pelaksanaan.Pertama, pastikan ketepatan sasaran. Anggaran yang terbatas harus diprioritaskan bagi wilayah dengan angka stunting tertinggi dan masyarakat rentan, bukan disamaratakan.Kedua, transparansi anggaran. Kabar mengenai potensi pengurangan anggaran per porsi dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 (untuk jenjang tertentu) memicu kekhawatiran mengenai kualitas nutrisi yang diterima anak-anak. Jika kualitas makanan rendah, maka tujuan “Bergizi” menjadi tidak tercapai.Ketiga, optimalkan bahan pangan lokal. Program ini harus menjadi penggerak ekonomi desa, memanfaatkan UMKM dan petani lokal, bukan impor bahan pangan yang justru memperparah ketergantungan.
Kasus-kasus keracunan makanan yang sempat terjadi pada uji coba program ini di beberapa daerah juga menuntut pengawasan super ketat atas keamanan pangan (food safety).
Program MBG harus menjadi solusi atas krisis, bukan menciptakan krisis baru, baik krisis anggaran maupun krisis kesehatan. Kita ingin anak-anak Indonesia sehat, namun kita juga butuh negara yang sehat secara fiskal.
Endang Sintowati
Warga Karah Agung, Surabaya
