Kota Batu, Bhirawa
Wali Kota Batu, Nurochman menegaskan diperlukan adanya instrumen regulasi yang lebih tegas dalam pengelolaan kawasan hutan yang keberadaannya cukup besar di Kota Batu.
Karena itu Pemkot Batu akan segera menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk bisa menindak para pelaku pengerusakan lingkungan dan kawasan hutan.
“Kita semua mempunyai komitmen yang sama, tetapi di lapangan seringkali tidak berjalan. Namun, ketika ada potensi bencana lingkungan, yang pertama dievaluasi terkait alih fungsi lahan adalah kepala daerah,” ujar Nurochman, Kamis (16/4).
Ia pun menyoroti kondisi kerusakan lingkungan yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kecamatan Bumiaji. Menurutnya, hal ini menjadi bukti perlunya penguatan pengawasan di lapangan. Untuk itu diperlukan Perwali sebagai landasan bagi para pengawas saat bekerja.
Selama ini Pemerintah Kota Batu selalu terbuka terhadap berbagai program yang dìajukan. Namun program ini harus diikuti dengan pemenuhan komitmen pada perjanjian yang telah disepakati. Dan melalui Peraturan Wali Kota maka akan ada sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi komitmen.
Pemenuhan komitmen ini penting dalam pemanfaatan lahan yang ada di dalam ataupun di luar kawasan hutan. Karena jika pelanggaran komitmen atau kesepakatan bersama akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Salah satu contoh, minimnya sistem drainase hingga memicu kerusakan infrastruktur.
Nurochman menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan kordinasi bersama Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur, dengan melibatkan beberapa jajaran terkait.
“Dalam kordinasi tersebut ditekankan pentingnya integrasi masterplan pengelolaan kawasan hutan, dan penguatan kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) di Kota Batu,” jelas Nurochman.
Pembentukan Pokja ini didasarkan pada Perpres Nomor 28, tentang Pembentukan Pokja Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Dan dengan adanya Pokja ini diharapkan mampu menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam menjaga hutan di Kota Batu.
Selain itu, penyusunan masterplan berbasis Integrated Area Development (IAD) akan menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan pengelolaan dari hulu hingga hilir. Dan semua konsep integratif tentang pengelolaan hutan ini direspon positif Wali Kota untuk segera direalisasikan.
“Namun demikian seluruh perencanaan harus disiapkan secara matang, termasuk memperhitungkan dampak sosial di masyarakat,” tandas Wali Kota. [nas.dre]
