Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi diskursus publik yang paling hangat. Sebagai sebuah kebijakan monumental yang menyasar pembenahan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, program ini membawa angin segar sekaligus tumpukan tanya. Kita sepakat bahwa memutus rantai stunting dan meningkatkan gizi anak sekolah adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai. Namun, di balik narasi mulia tersebut, terdapat sejumlah polemik krusial yang menuntut transparansi serta perencanaan yang jauh lebih matang.
Polemik pertama tentu saja soal fiskal. Anggaran raksasa yang mencapai ratusan triliun rupiah menimbulkan kekhawatiran atas beban APBN. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kebutuhan mendesak untuk membiayai sektor produktif lainnya, pemerintah dituntut membuktikan bahwa dana tersebut tidak akan mengorbankan pos krusial seperti perlindungan sosial lainnya atau pemeliharaan infrastruktur dasar. Publik berhak tahu: sejauh mana ruang fiskal kita mampu menopang program ini tanpa memicu defisit yang membahayakan stabilitas ekonomi makro?
Kedua, persoalan teknis dan logistik di lapangan. Indonesia dengan bentang geografis yang sangat luas dan infrastruktur yang belum merata menyimpan tantangan distribusi yang luar biasa. Standarisasi nutrisi, kualitas bahan baku, hingga keamanan pangan di daerah terpencil adalah pekerjaan rumah yang sangat berat. Kita tidak ingin program ini terjebak pada formalitas birokrasi yang hanya mengejar angka serapan anggaran, sementara kualitas makanan yang sampai ke meja siswa justru jauh dari kata layak. Risiko kebocoran anggaran pada rantai pasokan yang panjang juga menjadi celah yang harus diawasi ketat.
Ketiga, dampaknya terhadap ekosistem ekonomi lokal. Program MBG seharusnya tidak hanya menjadi panggung bagi korporasi katering besar. Sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa rantai pasok bahan makanan-mulai dari beras, telur, sayur, hingga daging-melibatkan petani, peternak, dan UMKM lokal secara langsung. Jika dikelola dengan model sentralistik yang kaku, program ini justru berisiko mematikan ekonomi rakyat di sekitar sekolah. Sebaliknya, jika dijalankan secara desentralisasi dengan pengawasan ketat, MBG bisa menjadi mesin penggerak ekonomi desa yang luar biasa. Pemerintah harus membuktikan bahwa MBG adalah langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, bukan sekadar beban anggaran yang dipolitisasi.
Arif Fatoni
Pemerhati Masalah Sosial/Warga Masyarakat.
