Pemkot Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan program Sarana Advokasi Peningkatan Akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (SAPA BOS) Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pengawasan dan tata kelola dana pendidikan.
Peluncuran program tersebut digelar di Ballroom Paseban Sena, Rabu (15/4). Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, jajaran Forkopimda, serta ratusan kepala sekolah dan pengelola dana BOS dari jenjang PAUD hingga SMP, baik negeri maupun swasta.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah, menyampaikan bahwa SAPA BOS menjadi langkah preventif untuk meminimalisir kesalahan administrasi hingga potensi penyimpangan dana BOS.
Program ini diwujudkan melalui klinik konsultasi, bimbingan teknis, serta desk evaluasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.
“Melalui pendampingan ini, diharapkan pengelolaan dana BOS dapat berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo, Lilik Setiyawan, menegaskan pihaknya siap mendukung melalui pendampingan hukum preventif.
Kejaksaan, kata dia, tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum kepada sekolah.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menekankan bahwa dana BOS memiliki peran penting dalam menunjang kualitas pendidikan. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dana BOS harus dikelola secara jujur dan bertanggung jawab agar benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan,” tegasnya.
Melalui SAPA BOS, Pemkot Probolinggo mendorong sinergi antara sekolah, kejaksaan dan inspektorat untuk memastikan penggunaan dana pendidikan berjalan transparan serta terhindar dari penyimpangan. [irf.dre]
