Gresik, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan Tahun 2026.
Bertempat di Ruang Putri Cempo, Selasa (10/2), forum ini menjadi wadah bagi kaum perempuan untuk menentukan arah kebijakan daerah yang lebih peka gender dan berkelanjutan.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, yang membuka langsung kegiatan ini menegaskan bahwa suara perempuan adalah fondasi penting dalam menciptakan pembangunan yang adil. Menurutnya, perempuan seringkali menghadapi tantangan harian yang unik, sehingga aspirasi mereka sangat dibutuhkan agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan, mulai dari sektor pendidikan hingga ekonomi.
“Musrenbang Perempuan ini merupakan ruang bagi ibu-ibu untuk menyampaikan gagasan nyata. Saya ingin perempuan Gresik berdaya secara ekonomi dan memiliki pola pikir yang cerdas, karena dari ibu yang hebat akan lahir generasi masa depan yang berkualitas dan berdaya saing,” ujar Bupati Yani.
Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, Titik Ernawati, menambahkan bahwa Musrenbang tahun ini secara khusus menggodok sepuluh isu strategis yang mendesak. Isu-isu tersebut meliputi penguatan literasi keuangan keluarga untuk membentengi masyarakat dari bahaya judi online, percepatan penurunan angka stunting, hingga pemenuhan fasilitas publik yang aman dan ramah bagi perempuan serta kelompok rentan.
Selama dua hari pelaksanaan (10-11 Februari), para peserta yang terdiri dari organisasi perempuan, akademisi, dan praktisi akan merumuskan solusi atas berbagai tantangan tersebut.
Hasil musyawarah ini nantinya akan diformulasikan menjadi usulan prioritas yang akan dibawa ke tingkat kabupaten guna memastikan pembangunan infrastruktur sosial di Gresik tetap inklusif.
Bupati Yani berharap forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan aksi nyata yang dapat segera dirasakan manfaatnya.
“Pemerintah ingin membangun Gresik secara inklusif, di mana perempuan, anak, dan penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah,” pungkasnya. [eri.gat]