DPRD Jatim, Bhirawa
Rapat Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur dengan PT Jatim Graha Utama (JGU) dan anak perusahaannya berlangsung panas di Balai Kota Batu, Rabu (17/12).
Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, dr Agung Mulyono, membuka rapat dengan nada tegas. Ia menyoroti data paparan JGU yang dinilai belum lengkap.
“Data yang dikirim ke kami tidak lengkap. Tadi malam sudah dicek tenaga ahli. Hari ini yang penting paparkan apa yang sudah dan akan dilakukan,” ujar Agung.
Direktur JGU Mirza Mutaqien memaparkan bahwa bisnis utama JGU bergerak di optimalisasi aset, pengembangan properti, jasa konstruksi, pengelolaan pasar induk Puspa Agro, hingga kawasan limbah B3.
Namun, ia mengakui pemanfaatan modal belum maksimal akibat persoalan klasik: sertifikat aset.
“Aset di Puspa Agro, Kletek, dan Tanjungsari belum bersertifikat. Ini menghambat kerja sama dan pembiayaan,” kata Mirza.
Ia menyebut regulasi daerah juga melarang aset dijaminkan ke lembaga keuangan, sehingga opsi modal kerja sangat terbatas.
Mirza menambahkan, total aset JGU mencapai sekitar Rp797 miliar dengan opini WTP. Namun pandemi membuat bisnis properti seret, berdampak pada laporan keuangan 2021-2022.
Meski begitu, JGU mengklaim optimistis bangkit pada 2026 melalui proyek Jatim Halal Agro Park (HAP) di Puspa Agro sebagai gerbang ekspor-impor satu pintu dengan konsep karantina terpadu.
Paparan itu langsung disorot anggota pansus. Sri Untari Bisowarno mengaku bingung melihat pendapatan bersih hanya Rp4 miliar dari aset ratusan miliar.
“Aset besar, tapi return tidak meyakinkan. Biaya operasional bahkan baru muncul 2023-2025. Ini membingungkan,” tegasnya.
Kritik lebih keras datang dari Fuad Bernardi yang menyinggung setoran PAD JGU.
“Dengan aset sebesar ini, setor PAD segitu saja. JGU ini dibahas berulang-ulang seperti kaset rusak,” sindirnya.
Sementara Yordan Batara Goa menilai akar masalah JGU ada pada aset bermasalah yang tak kunjung dibereskan.
“Kalau perbedaan pendapat soal aset tidak selesai, ya tidak akan jalan,” ujarnya.
Menanggapi tekanan pansus, Mirza menyebut salah satu opsi adalah penggantian aset bermasalah dengan penyertaan tunai dari Pemprov Jatim. (geh.dre)