Sampang, Bhirawa
Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Sampang menggelar Pelatihan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bekerja sama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Kominfo Surabaya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Diskominfo Sampang pada Senin (12/10) dan berlangsung hingga 16 Oktober 2025.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Badan Standardisasi Nasional, Azmi Zuhdi Fabian Nur. Kegiatan tersebut diikuti oleh para ASN dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Kepala Dinas Kominfo Sampang, Amrin Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPSDMP Kominfo Surabaya serta para narasumber atas kolaborasi yang terjalin dalam pelatihan ini.
Ia menegaskan pentingnya pelatihan tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat kompetensi ASN dalam mengelola risiko di lingkungan kerja pemerintahan.
“Pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul dalam proses kerja pemerintahan. Dengan kompetensi tersebut, kita dapat menciptakan sistem kerja yang lebih terukur, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Amrin menambahkan bahwa pelatihan ini sejalan dengan komitmen Dinas Kominfo Sampang dalam memperkuat penerapan SPBE yang mengedepankan prinsip transparansi, keamanan, dan keberlanjutan layanan digital.
“Kami berharap hasil dari pelatihan ini dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya di Kabupaten Sampang,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BPSDMP Kominfo Surabaya yang diwakili oleh Plt. TU BPSDMP Kominfo Surabaya, Maulia Jayanti Islami, dalam sambutan daringnya memberikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan ini.
“Harapan kami, Kabupaten Sampang tidak tertinggal dalam arus transformasi digital nasional. Melalui pelatihan seperti ini, kami ingin mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah agar semakin siap menghadapi tantangan digitalisasi sekaligus memperkuat implementasi SPBE di daerah,” pungkasnya.
Kegiatan pelatihan ini disambut antusias oleh para peserta. Diharapkan, para aparatur pemerintah mampu mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan terpercaya. [lis.gat]