Kota Probolinggo, Bhirawa
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo mulai menyiapkan langkah untuk meningkatkan status kelembagaannya menjadi Satuan Kerja (Satker).
Upaya tersebut ditandai dengan audensi bersama Wali Kota Probolinggo dr Aminuddin, Jumat (23/8), guna membahas pemenuhan fasilitas kelembagaan.
Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, menjelaskan bahwa saat ini masih ada tujuh Bawaslu di Jawa Timur yang belum berstatus Satker, termasuk Kota Probolinggo dan Trenggalek.
Sesuai ketentuan Bawaslu RI, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ialah ketersediaan tanah atau gedung dengan masa pinjam pakai minimal sepuluh tahun.
“Persyaratan tersebut kami komunikasikan dalam audensi bersama Wali Kota. Dari pertemuan itu tercapai kesepakatan terkait penggunaan gedung,” terang Johan.
Kesepakatan yang dimaksud adalah pengembalian aset gedung bekas UPT SD dan PAUD di Kecamatan Kademangan yang sebelumnya telah diserahkan ke Bawaslu.
Gedung itu akan diperbaiki terlebih dahulu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP), sebelum kembali diserahkan untuk digunakan sebagai kantor Bawaslu.
Menurut Johan, setelah proses perbaikan selesai, Bawaslu berencana menambah sejumlah fasilitas penunjang seperti musholla, toilet, hingga ruang sidang. Tahap renovasi ditargetkan berjalan sepanjang tahun 2025.
“Bawaslu Kota Probolinggo menargetkan pada tahun 2026 sudah menjadi Unit Kerja Mandiri (UKM), sebelum naik status sebagai Satker di tahun 2027,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr Aminuddin menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membantu pemenuhan fasilitas lembaga negara, termasuk Bawaslu.
“Untuk renovasi, masih ada kendala karena adanya pemangkasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Oleh sebab itu, kita perlu membahas detail anggarannya agar bisa segera direalisasikan,” tutur Wali Kota. (fir.dre)