Sumenep, Bhirawa.
Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep menolak efisiensi anggaran dalam pengertian sebagaimana yang disampaikan Sekkab Sumenep Edy Rasyadi beberapa waktu lalu. Sebab, pihaknya merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan pola pemangkasan anggaran tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri mengatakan, dengan alasan apapun efisiensi tidak bisa diterima. Hal itu dikarenakan tidak pernah ada rapat membahas mengenai teknis pemangkasan anggaran sebagaimana berkembang akhir-akhir ini.
“Pada prinsipnya, kita menolak wacana pemangkasan kegiatan kedewanan. Bukan kita tidak patuh pada Inpres. Tapi kita merasa tidak pernah dilibatkan membahas masalah Inpres dan turunannya itu,” kata Muhri, Selasa (11/03).
Dengan demikian, pihaknya dengan alasan apapun tidak bisa menerima jika terjadi efisiensi anggaran pada kegiatan kedewanan. Terutama kegiatan yang menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat.
“Termasuk soal Perdin. Seharusnya ada pembahasan terlebih dahulu. Tidak ujug-ujug dipangkas. Aneh tapi nyata ini,” paparnya.
Ia menegaskan, penyampaian bahwa beberapa kegiatan kedewanan terkena imbas termasuk overlap, itu bagian dari sikap yang berlebihan dalam memahami kerangka tupoksinya.
“Sejak kapan eksekutif memiliki fungsi anggaran sebagaimana legislatif. Berkaitan anggaran seharusnya ada pembicaraan dengan legislatif, bukan main sliding begitu saja,” katanya.
Secara terpisah, Akhmadi Yasid selaku anggota Banggar DPRD Sumenep meminta eksekutif duduk satu meja. Terutama TAPD Pemkab Sumenep, selaku leading sector urusan anggaran.
“Come on guys, kita ini sebagai unsur pelaksana pemerintahan di daerah, perlu bicara detail dan gamblang soal postur anggaran pasca Inpres,” kata Yasid.
Lebih-lebih, kata mantan wartawan itu, legislatif memang memiliki fungsi budgeting atas APBD. Sehingga wajar dan tidak berlebihan untuk segera dilakukan rapat bersama Banggar dan TAPD.
“Silahkan tentukan, kapan dan dimana serta dengan siapa saja, kita intinya siap hadir. Masak sudah sebulan lebih tidak ada rapat apapun berkaitan efisiensi, aneh tapi nyata ini, ada apa sebenarnya,” ujarnya.
Sebelumnya dalam banyak pemberitaan Sekkab Sumenep Edy Rasyadi mengatakan melakukan pemangkasan anggaran. Termasuk kegiatan kedewanan yang sebenarnya sudah direncanakan matang. Salah satunya berkaitan perjalanan dinas. Pemangkasan anggaran itu pada Inpres no 1 tahun 2025. [sul.dre]