Menjalani puasa Ramadhan, terasa bagai penglipur kegetiran. Karena selama dua bulan perekonomian global tidak menentu. Mendekati bulan Ramadhan, semakin besar potensi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Tetapi “bingkai” moralitas Ramadhan terbukti berhasil menjaga kesabaran. Juga jalinan hubungan sosial (kolaborasi) lebih baik. Boisa jadi, kolaborasi akan membawa berkah. Namun sebagian juga masih terbawa kebiasaan politik ghibah.
Sebagian umat Islam, tidak berhasil “menjaga puasa” dengan perilaku positif yang mengiringi kewajiban agama. Masih terdapat muslim yang suka memfitnah, dan menggunjing. Bahkan pada pergaulan media sosial (medsos) sangat banyak posting (dan share) ujaran kebencian. Terutama berkait isu Efisiensi anggaran pemerintah pusat (APBN) hingga daerah (APBD propinsi, serta APBD kabupaten dan kota). Fasilitasi pemerintah terhadap masyarakat niscaya berkurang.
Efisiensi APBN, dan APBD tahun 2025, tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Sudah memperoleh respon kritisi luas, termasuk dari BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) seluruh Indonesia. Aksi turun ke jalan BEM masif bergeak di berbagai kota seluruh Indonesia. Tidak tanggung-taggung, unjukrasa selama sepekan (enam hari), dengan membawa “pesan” (tuntutan) aspirasi yang pro- rakyat. Jaringan Masyarakat Sipil, emak-emak turut mendukung demo mahasiswa, dengan memberikan minuman dalam kemasa, dan nasi bungkus.
Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025, perlu diluruskan. Lebih lagi, penghematan akan berlangsung dalam tiga etape sampai diperoleh angka Rp 750 trilyun (setara 20,72% nilai APBN 2025). Cukup miris. Karena APBN dan APBD menjadi penyokong (stimulus) perekonomian nasional. Kemana hasil penghematan akan dialirkan? Belum dijelaskan.
Berbagai kelompok masyarakat meng-khawatirkan efisiensi APBN, dan APBD, akan berdampak pada fasilitasi mudik Idul Fitri 1446 Hijriyah. Terutama persiapan infrastruktur (pemeliharaan, dan perbaikan jalan rusak) perhubungan. Serta pengurangan fasilitasi mudik yang biasa diadakan pemerintah (pusat), BUMN, dan pemerintah daerah. Kafrena fasilitasi mudik lebaran bukan sebagai urusan wajib pemerintahan.
Lalulintas arus mudik lebaran, setiap tahun, selalu menjadi yang paling kolosal sedunia! Melibatkan hamper 200 juta penduduk Indonesia. Walau fasilitasi akan berkurang, tetapi masyarakat, pasti, akan tetap mudik. Termasuk dengan menggunakan sepedamotor. Risikonya, potensi kecelakaan di jalan raya akan lebih besar. Terutama yang disebabkan jalan berlubang (yang tetutup air hujan), di sepanjang jalan mudik. Begitu pula angkutan mudik gratis, selalu melebihi kapasitas.
Pada suasana lain, banyak muslim yang semula berada dalam “zona nyaman” ke-ekonomi-an, malah terjerumus. Banyak tokoh muslim harus berhadapan dengan proses penegakan hukum. Mempertanggungjawabkan pernyataan di depan publik, serta tindakan kriminal murni. Berbuat menuruti hawa nafsu rendahan. Sebagian muslim menjadi tersangka, berkait Tipikor (tindak pidana korupsi). Seperti terlibat dalam peng-oplos-an BBM (Bahan Bakan Minyak) RON 90 menjadi RON 92.
Bahkan dari sembilan tersangka kasus Pertamax (RON 92) oplosan, terdapat komisaris Perusahaan swasta yang menggunakan nama Ramadhan. Juga ada tersangka lain, pemilik erusahaan swasta, yang kaya raya, Bernama depan Muhammad. Namun turut pula menjadi tersangka korupsi peng-oplosan BBM. Berdasar perhitungan (sementara) Kejaksaan Agung, korupsi oplosan BBM bisa menembus ribuan trilyun rupiah. Dilakukan secara sistemik sejak tahun 2018.
Ada pula remaja yang menebar teror tawuran saat sahur, menyebabkan kegaduhan sosial di perkampungan. Padahal sesuai paradigma bulan Ramadhan, seharusnya “setan terbelenggu.” Menjalankan puasa bagai latihan perbaikan perilaku, mental, dan moralitas. Sehingga hampir seluruh paradigma dan kinerja terlaksana dengan “standar” Ramadhan. Tidak merugikan orang lain, disiplin, jujur, serta berucap dengan kata-kata yang menyejukkan.
——— 000 ———