Pemprov, Bhirawa
Dinas Sosial (Dinsos) Jatim melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) menggelar rekonsiliasi bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Plus tahap IV tahun 2024. Acara ini digelar selama selama dua hari, yakni Senin (18/11/2024) hingga Selasa (19/10/2024) di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya.
Rekonsiliasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinsos Jatim Dra Restu Novi Widiani MM. Dalam sambutannya, ia mengingatkan kembali para Pendamping PKH akan strategi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam menurunkan angka kemiskinan.
Dan Dinsos Jatim mempunyai peran pada strategi pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan beban pengeluaran, serta peningkatan pendapatan.
Kepala Dinsos Jatim juga mengajak para Pendamping PKH untuk lebih cermat dan aktif dalam mengusulkan keluarga penerima manfaat (KPM) yang memiliki banyak permasalahan kesejahteraan sosial, agar mendapat bantuan dari berbagai pihak. Misal KPM yang memiliki anggota keluarga yang disabilitas.
“Banyak kita temukan KPM PKH yang bisa mendapatkan bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dari Pemprov Jatim malah belum tersapa,” ungkapnya.
“Jangan salah, memang ada penerima yang cukup mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten/kota. Tapi ada juga masyarakat yang membutuhkan bantuan dari semua, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, saling melengkapi,” lanjut Novi.
Selain itu, Pendamping PKH juga diminta untuk memperhatikan betul KPM-nya, terutama saat mereka sudah mentas dari kemiskinan. Sebab, Pemprov Jatim pun memiliki bantuan kewirausahaan dalam pelaksanaan strategi peningkatan pendapatan, agar KPM tak kembali masuk pada lubang kemiskinan.
“Kita kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim. Dan ada 25 ribu KPM PKH yang telah graduasi diberi bantuan ekonomi produktif, masing-masing menerima Rp 2,5 juta,” imbuh Novi.
Kepala Bidang Linjamsos Hazizah SH MH pada laporannya memaparkan, rekonsiliasi ini dilaksanakan untuk mencocokan data. Yakni, antara data penyaluran tahap IV yang dilakukan Pendamping PKH tiap kabupaten/kota harus sama dengan data yang dimiliki oleh Dinsos Jatim.
“Alhamdulillah penyaluran PKH Plus di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur per hari ini sudah mencapai persentase 97,53 persen. Ini dari alokasi 47.657 lansia,” ujar Hazizah kala membuka rekonsiliasi pada Senin (18/11/2024) malam.
“Saya harap, sebelum akhir November, penyaluran ini sudah di angka 99 persen. Karena mengingat lansia ini rentan dan kami banyak menerima laporan banyak dari mereka yang meninggal,” tambahnya.
Kepala Dinsos Jatim bersama Kepala Bidang Linjamsos, Koordinator Wilayah Pendamping PKH, dan 38 Koordinator Kabupaten/Kota Pendamping PKH juga mengadakan diskusi. Setiap Koordinator Kabupaten/Kota menyampaikan aspirasi, salah satunya tentang keresahan mereka saat tak bisa memantau progres kinerja di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Salurkan 83 Kendaraan Operasional
Dinas Sosial (Dinsos) menyalurkan 83 kendaraan roda dua untuk operasional Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari berbagai daerah di Jatim, Selasa (19/11/2024) di halaman Gedung A Dinsos Jatim.
Koordinator Regional Jawa, Koordinator Wilayah, dan 38 Koordinator Kabupaten/Kota sebelumnya datang untuk mengikuti rekonsiliasi bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (PKH Plus) tahap IV tahun 2024. Setelah mendapat arahan langsung dari Kepala Dinsos Jatim Dra Restu Novi Widiani MM agar semakin meningkatkan kinerja di penghujung tahun, mereka menerima kendaraan operasional roda dua secara langsung.
“Jadi ini adalah pemberian yang tertunda, karena ada proses pengadaan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah kita bisa salurkan ketika di pelaksanaan P-APBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) akhir tahun ini,” ungkap Kepala Dinsos Jatim.
Dalam P-APBD 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinsos Jatim memang melakukan perluasan jangkauan wilayah berbagai bansos, salah satunya PKH Plus. Sebelumnya, program ini hanya menjangkau lansia di 25 kabupaten. Pada triwulan terakhir 2024, PKH Plus diperluas jangkauannya hingga 38 kabupaten/kota. Rac.gat
Novi pun berharap, dengan adanya kendaraan operasional ini, semangat Koordinator dapat semakin terpacu untuk memantau kinerja para sumber daya manusia (SDM) PKH hingga memastikan proses bisnis PKH berjalan dengan baik.
“Kami harapkan teman-teman tidak hanya memastikan bansos tersalur atau tidak, tetapi juga bagaimana penerima bisa naik kelas,” imbuhya.
Para Koordinator juga diminta untuk menggali dan menjembatani Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di sekitarnya dengan keluarga penerima manfaat (KPM). Agar mereka benar-benar bisa mentas dari kemiskinan dan sejahtera.
“Teman-teman Koordinator harus main jauh. Main jauh itu artinya membina kerja sama dengan potensi-potensi lokal yang ada. Supaya KPM ini nanti bisa naik kelas, dan tercapai cita-cita graduasi alamiah hingga graduasi sejahtera,” pungkas Novi.
Penyaluran kendaraan operasional ini juga merupakan tindak lanjut dari perhatian Dinsos Jatim kepada para pilar kesejahteraan sosial. Seperti Tagana Jatim dan TKSK Jatim yang masing-masing mendapat 39 kendaraan roda dua. Kendaraan ini diberikan pada Koordinator Provinsi dan Koordinator Kabupaten/Kota untuk menjangkau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (tim). [rac]
