Bupati Situbondo Mas Rio saat memberikan arahan pada kegiatan sosialisasi pemutakhiran DTKP 2026, di pendopo, Senin (27/4). sawawi/hirawa
Situbondo, Bhirawa.
Pemkab Situbondo melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)menggelar kegiatan sosialisasi pemutakhiran Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk (DTKP), Senin (27/4).
Sosialisasi tersebut berlangsung di Pendopo Rakyat Situbondo dengan di hadiri Bupati Situbondo, Plt, Sekda, Kepala BPS, Camat, Kepala Desa, Kepala OPD Pemkab Situbondo dan sederet mitra kerja
Menurut PLT Kepala Bapperida Kabupaten Situbondo, Naning Sugiarti, tujuan sosialisasi pemutakhiran Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk (DTKP) sebagai upaya meningkatkan akurasi data perencanaan pembangunan dan kepentingan percepatan penurunan angka kemiskinan daerah.
Masih kata Naning Sugiarti, program pemutakhiran DTKP sangat penting guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan kebutuhan pembangunan daerah maupun nasional.
“Data yang akurat menjadi dasar utama dalam berbagai program bantuan dan pembangunan pemerintah. Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh pihak yang terlibat dapat memahami mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi sehingga tidak ada lagi data masyarakat yang tumpang tindih,” ujar Naning.
Selain itu, sambung mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo menambahkan, kegiatan sosialisasi juga diberikan pemahaman teknis terkait pendataan serta prosedur pembaruan data secara berkala.
“Pemerintah desa diharapkan aktif melakukan pendataan langsung di lapangan agar kondisi riil masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kualitas data DTKP semakin baik sehingga program pembangunan, perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran,” pungkas Naning.
Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, setiap data harus valid dan berkualitas serta mampu menampilkan data yang akurat.
“Data nasional seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersifat dinamis, sehingga daerah perlu memiliki data mandiri yang diperbarui secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat RT hingga kabupaten,” kata Mas Rio.
Mas Rio juga mengatakan masih adanya laporan masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran bantuan, di mana warga mampu justru menerima bantuan, sementara warga tidak mampu belum terakomodasi.
“Oleh karena itu, saya berharap DTKP menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut dan menjadi ujung tombak dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih adil dan merata,” harap Mas Rio.
Adapun, narasumber dalam kegiatan ini, yakni Direktur Forum Masyarakat Sipil Kebumen, Yusuf Murtiono, yang dikenal sebagai pencetus UU Desa. Sementara itu Naning Sugiarti ditunjuk sebagai pimpinan pembawa acara dalam kegiatan tersebut. [awi.hel].
