After Action Review Respons dan Strategi Pemulihan Pascabencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan TNBTS pada 8-9 Oktober 2026 di Kota Malang.
Kota Malang, Bhirawa. – Api yang membakar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pada Agustus 2026 memang telah padam. Namun, dampaknya masih menyisakan pekerjaan besar. Di balik hamparan lahan yang menghitam, terdapat ekosistem yang perlu dipulihkan, risiko lingkungan yang perlu dikelola, dan pelajaran penting yang tidak boleh terulang.
Kebakaran yang pertama kali terpantau pada 3 Agustus 2026 di kawasan Bukit Jantur/Bantengan, Kabupaten Probolinggo, dengan cepat meluas ke wilayah Kabupaten Malang, Pasuruan, dan Lumajang. Hingga api berhasil dikendalikan, sekitar 1.120 hektare kawasan konservasi terdampak, termasuk vegetasi khas pegunungan seperti cemara gunung, mentigen, akasia, edelweis, dan savana.
Untuk memastikan pengalaman tersebut menjadi pijakan bagi pemulihan dan peningkatan kesiapsiagaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan kebakaran menggelar After Action Review (AAR) Respons dan Strategi Pemulihan Pascabencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan TNBTS pada 8-9 Oktober 2026 di Kota Malang.
Menurut Gatot Soebroto, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan pekerjaan rumah bersama yang membutuhkan penguatan pada langkah pencegahan dan penanganan. Maka, pelibatan komunitas dan kelompok masyarakat yang memahami kondisi serta karakter wilayah perlu diperluas.
“Termasuk dalam mendorong pencegahan kebakaran dan menyediakan alternatif bagi masyarakat yang masih menggunakan praktik pembakaran lahan,” ujarnya.
Berbeda dengan evaluasi rutin, AAR dirancang sebagai ruang refleksi bersama untuk meninjau kembali bagaimana respons dilakukan di lapangan, apa yang berjalan efektif, tantangan yang dihadapi, serta pelajaran yang dapat digunakan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang.
Selain mengevaluasi fase tanggap darurat, forum ini juga memberi perhatian besar pada proses pemulihan. Pasalnya, dampak kebakaran tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Kawasan yang terdampak masih menghadapi risiko lanjutan, termasuk gangguan sistem hidrologi, degradasi ekosistem, dan potensi longsor ketika musim hujan tiba.
Karena itu, pembahasan tidak hanya berfokus pada operasi pemadaman darat dan udara yang dilakukan selama kejadian berlangsung, tetapi juga langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan kawasan secara bertahap dan berkelanjutan.
Beberapa agenda yang dibahas meliputi rehabilitasi ekosistem, pemetaan kawasan terdampak, penanaman kembali vegetasi yang rusak, pemulihan fasilitas wisata, serta pengembangan sistem deteksi dini guna mengurangi risiko kebakaran di masa depan.
Forum ini mempertemukan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam penanganan kebakaran, mulai dari BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo, Malang, Pasuruan, dan Lumajang, Balai Besar TNBTS, TNI, Polda Jawa Timur, BMKG Jawa Timur, Perhutani, hingga unsur lainnya. Kehadiran berbagai institusi tersebut memungkinkan pengalaman dan pembelajaran dari lapangan dihimpun secara lebih lengkap dan lintas sektor.
Hardianus Edi Handoko, Sekretariat Pokja Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD), menjelaskan penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor karena melibatkan berbagai sumber daya dan unsur yang ada di daera
Dalam penanganannya, berbagai pihak memiliki peran masing-masing yang perlu dibakukan agar fungsi komando, koordinasi, dan operasi di lapangan dapat berjalan lebih jelas dan terstruktur. Salah satu acuan yang dapat digunakan adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 terkait penanggulangan karhutla.
Penanganan Karhutla TNBTS telah memiliki modal koordinasi dan komando yang kuat melalui kerja sama lintas sektor, respons cepat, gotong royong, dan kemampuan menyesuaikan operasi dengan perkembangan situasi.
Namun, efektivitas respons masih dipengaruhi oleh kendala medan dan akses, ketersediaan sumber daya, komunikasi, serta kejelasan pengambilan keputusan, eskalasi, dan penguatan komando.
“Karhutla menunjukkan bencana tidak selalu berhenti pada batas administrasi suatu daerah. Kebakaran di satu wilayah dapat berdampak ke wilayah lain sehingga membutuhkan koordinasi lintas batas,” papar Edi.
Mekanisme yang telah berjalan agar informasi dapat segera menjadi keputusan harus diperkuat. Keputusan selanjutnya diikuti mobilisasi sumber daya yang tepat. Tindakan lapangan pun terlaksana secara cepat, aman, dan terkoordinasi dengan baik untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya pencegahan di waktu mendatang.
Peserta AAR diarahkan untuk mendiskusikan tiga kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan operasi. Selanjutnya mengidentifikasi tiga praktik baik yang sudah berjalan dan perlu dipertahankan, serta tiga pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki penanganan pada kejadian serupa di masa mendatang.
Selain menyusun strategi pemulihan, peserta juga membahas langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan, termasuk penguatan sistem deteksi dini kebakaran. Tujuannya adalah agar potensi kebakaran dapat dikenali dan ditangani lebih cepat sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih luas dan berdampak besar terhadap ekosistem maupun masyarakat sekitar.
Kegiatan ini didukung oleh Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk manajemen risiko bencana, sebagai bagian dari upaya memperkuat pembelajaran, koordinasi, dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi risiko bencana di Jawa Timur.
Mambaus Suud, Manajer Program dan Kemitraan SIAP SIAGA Provinsi Jawa Timur, menuturkan bahwa AAR dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas koordinasi antarpemangku kepentingan dalam penanganan karhutla di TNBTS.
“Sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki agar respons bencana ke depan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif,” ujarnya.
Selain mekanisme koordinasi, sistem data dan informasi yang digunakan selama respons perlu diperkuat agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan berbasis informasi dalam menghadapi potensi karhutla di TNBTS pada masa mendata
Hasil akhir kegiatan ini tidak berhenti pada penyusunan laporan evaluasi. AAR ditujukan untuk menghasilkan rekomendasi konkret mengenai perbaikan penanganan karhutla, kebutuhan sarana dan prasarana, strategi pemulihan kawasan, serta rencana tindak lanjut yang dapat dipantau dan dilaksanakan bersama. Para peserta juga akan menyepakati komitmen bersama sebagai dasar penguatan kolaborasi ke depan.
Kebakaran di Bromo Tengger Semeru menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak berhenti saat api berhasil dipadamkan. Keberhasilan sesungguhnya diukur dari seberapa cepat kawasan dapat pulih, seberapa baik pembelajaran diterjemahkan menjadi perbaikan sistem, dan seberapa siap semua pihak mencegah kejadian serupa di masa depan.
Melalui evaluasi bersama dan komitmen tindak lanjut, Jawa Timur berupaya memastikan bahwa pengalaman kebakaran 2026 menjadi momentum untuk membangun kawasan Bromo Tengger Semeru yang lebih tangguh, sekaligus melindungi warisan alam, sumber penghidupan masyarakat, dan destinasi wisata unggulan Indonesia dari risiko karhutla di masa mendatang. [mut.hel].
