Kota Malang, Bhirawa
Mimbar bebas bertajuk “Refleksi dan Orasi Kebangsaan: Merayakan Ruang Akademik, Merawat Republik” yang digelar di Outdoor Learning Space (OLS) Gedung A18 Universitas Negeri Malang (UM), Senin (4/5), menjadi panggung perlawanan intelektual. Sejumlah akademisi senior turun gunung untuk menggugat tren komersialisasi riset yang dinilai mulai menjauhkan kampus dari rakyat.
Kepala UPT Laboratorium Pancasila UM, Akhirul Aminulloh, menegaskan bahwa kampus tidak boleh menjadi “menara gading” yang hanya sibuk dengan urusan birokrasi internal. Menurutnya, akademisi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nalar publik agar tetap sehat di tengah tantangan demokrasi yang kian kompleks.
Sebanyak 10 akademisi lintas disiplin hadir sebagai orator untuk menyuarakan kegelisahan mereka terhadap arah pendidikan nasional. Berikut adalah sari pemikiran para tokoh tersebut, Prof. Hariyono menyoroti pentingnya etika dan nilai Pancasila sebagai fondasi riset. Beliau mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan harus memanusiakan manusia, bukan sekadar menjadi komoditas, Prof. Hadi Nur menekankan bahwa integritas ilmuwan sedang diuji oleh tuntutan industri. Riset seharusnya menjadi solusi masalah bangsa, bukan sekadar pemuas pasar.
Sedang Prof. Hari Wahyono mengkritik dominasi paradigma ekonomi yang memaksa kampus berpikir layaknya perusahaan, di mana nalar kritis seringkali dikalahkan oleh efisiensi biaya dan Djoko Saryono & Achmad Tohe keduanya menyoroti “kesunyian” ilmu pengetahuan. Tohe secara spesifik menyentil riset yang hanya berhenti di jurnal internasional demi akreditasi, namun bahasanya tidak dimengerti oleh masyarakat bawah.
Dalam orasinya, Achmad Tohe memberikan poin tajam mengenai ekosistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada capaian administratif.
“Riset kita sering berhenti di jurnal bereputasi dan tidak diterjemahkan ke bahasa publik. Akibatnya, ilmu menjadi sunyi dan tidak menjangkau masyarakat luas,” ungkap Tohe.
Ia khawatir jika kampus hanya fokus pada target publikasi marketable dan pasar kerja, maka pembentukan nalar kritis dan kepekaan sosial mahasiswa akan terpinggirkan.
Acara yang berlangsung demokratis ini juga melibatkan perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang turut mengkritisi kebijakan internal maupun pemerintah. Sebagai bentuk pendekatan humanis, refleksi ini juga diisi dengan pembacaan puisi dan penampilan musik.
Akhirul Aminulloh menambahkan bahwa poin-poin kritis dari forum ini akan dirumuskan sebagai pandangan akademik resmi.
“Tantangan bangsa ke depan sangat kompleks, mulai dari persoalan ekonomi hingga kebebasan pers. Suara akademisi harus terus hadir sebagai kontrol sosial demi menjaga kualitas demokrasi kita,” pungkasnya. [mut.kt]
