29 C
Sidoarjo
Tuesday, November 17, 2026
spot_img

Denny Indrayana: Persoalan Demokrasi Bukan Sekadar Gibran, tetapi Penyalahgunaan Kekuasaan


Surabaya, Bhirawa – Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Denny Indrayana menilai persoalan demokrasi di Indonesia tidak boleh hanya dipersempit pada polemik pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kekuasaan digunakan, termasuk potensi penyalahgunaan kewenangan untuk mempertahankan kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok.

Hal tersebut disampaikan Denny dalam kuliah umum bertema Menegakkan Demokrasi, Melawan DUITokrasi: Pelajaran dari Pemakzulan Wakil Presiden di Auditorium Graha Wiyata Lantai 9, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Selasa (17/11).

Menurut Denny, akar persoalan demokrasi terletak pada kekuasaan yang tidak dijalankan sesuai amanah dan kepentingan publik. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan koruptif apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan pembatasan.

“Kekuasaan itu memiliki kecenderungan untuk membuat orang ketagihan. Ada ungkapan yang sangat terkenal dari Lord Acton, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely,” ujarnya.

Ia menjelaskan, persoalan utama bukan semata-mata siapa yang sedang memegang kekuasaan, melainkan untuk kepentingan apa kekuasaan tersebut digunakan. Apakah untuk kepentingan masyarakat dan republik, atau justru diarahkan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok tertentu.

Denny menegaskan, demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai mekanisme pemilihan pemimpin. Lebih dari itu, demokrasi harus memastikan kekuasaan dijalankan secara konstitusional, beretika, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, ia menyinggung perjalanan persoalan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Berita Terkait :  Tim BPBD Jatim Gercep Padamkan Api Karhutla Penanjakan Gunung Bromo

Denny mengungkapkan, dirinya telah mengirimkan surat kepada MK sekitar tiga bulan sebelum putusan tersebut dikeluarkan pada 16 Oktober 2023. Surat itu berisi permintaan agar Anwar Usman tidak ikut memeriksa dan memutus perkara karena adanya potensi konflik kepentingan yang berkaitan dengan hubungan keluarga.

Menurutnya, keberatan tersebut telah disampaikan sebelum putusan dijatuhkan. Ia juga merujuk pada Bangalore Principles of Judicial Conduct yang menekankan pentingnya independensi, imparsialitas, dan penghindaran konflik kepentingan dalam menjalankan tugas kehakiman.

Persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dalam prosesnya, MKMK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK.

“Bagi saya, persoalan ini bukan semata-mata karena ada pihak yang tidak puas setelah putusan keluar. Sebelumnya, sudah ada keberatan mengenai proses pemeriksaan dan potensi konflik kepentingan,” jelasnya.

Denny menambahkan, sifat putusan MK yang final dan mengikat tidak serta-merta menutup ruang untuk mempersoalkan proses yang melatarbelakangi lahirnya putusan tersebut. Ia berpandangan, persoalan prosedur dan etika harus tetap menjadi perhatian dalam penyelenggaraan negara.

Ia pun menegaskan bahwa persoalan demokrasi tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai usia maupun persyaratan calon wakil presiden. Relasi kekuasaan yang melibatkan presiden, pimpinan lembaga peradilan, hingga penyelenggara pemilu juga perlu mendapat pengawasan.

“Etika itu jauh lebih penting daripada aturan hukum. Aturan hukum memang diperlukan, tetapi hukum tidak boleh dijadikan alat untuk membenarkan tindakan yang secara etis bermasalah,” tegasnya.

Berita Terkait :  Deputi IV Kemenko Polkam Tinjau Pospam Ops Ketupat Semeru 2025 di Madiun

Lebih lanjut, Denny mendorong adanya mekanisme pengendalian kekuasaan agar tidak semakin jauh dari kepentingan publik. Dalam kuliah umum tersebut, ia juga memaparkan sejumlah tuntutan untuk memperbaiki demokrasi, di antaranya menghentikan dinasti politik, mendorong reformasi total Polri, serta memperkuat kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait KPK, Denny berpandangan lembaga antirasuah tersebut perlu dikembalikan pada posisi independen seperti sebelum perubahan Undang-Undang KPK pada 2019. Menurutnya, independensi KPK penting untuk mencegah lembaga pemberantasan korupsi digunakan sebagai alat kepentingan politik.

Ia juga menyoroti perlunya reformasi Polri secara menyeluruh, tidak hanya menyangkut persoalan penyadapan atau pengawasan, tetapi juga profesionalitas, integritas, dan pembatasan kewenangan kelembagaan.

Melalui berbagai tuntutan tersebut, Denny mengajak masyarakat untuk tidak hanya melihat demokrasi dari dinamika pergantian kekuasaan, tetapi turut mengawal bagaimana kekuasaan dijalankan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. [ina]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!