29 C
Sidoarjo
Tuesday, November 17, 2026
spot_img

Warga Terdampak TPA Sekoto Kabupaten Kediri Tuntut Kompensasi Rp5 Juta per KK

Polres Kediri, Bhirawa. – Warga yang tinggal di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, menuntut kompensasi uang sebesar Rp5 juta per kepala keluarga (KK).

Tuntutan disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (17/11). Warga menilai kompensasi berupa beras selama ini belum sebanding dengan dampak keberadaan TPA yang telah dirasakan selama puluhan tahun.

Salah seorang warga Genukwatu, Sulton Rosyidin, mengatakan hasil RDP belum memberikan kepastian atas tuntutan warga. Ia berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat mengakomodasi permohonan kompensasi dalam bentuk uang tersebut.

”Kami masih mengambang, belum ada keputusan yang memuaskan. Harapan kami pihak terkait bisa mengabulkan permohonan warga,” ujarnya seusai RDP di ruang Bapemperda Gedung DPRD Kabupaten Kediri.

Sulton menyebut, kelompok warga Genukwatu yang diwakilinya mencakup sekitar 200 KK. Selama ini, warga hanya menerima kompensasi berupa beras yang dinilai belum layak jika dibandingkan dengan dampak keberadaan TPA.

Menurutnya, warga tak hanya berharap ada peningkatan jumlah bantuan beras, tetapi juga meminta pemerintah mempertimbangkan pemberian kompensasi uang sebesar Rp5 juta per KK.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri dari Fraksi Gerindra, Totok Minto Leksono, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan peningkatan kompensasi beras dari sebelumnya 15 kilogram menjadi 30 kilogram per KK per tahun. Usulan tersebut telah masuk dalam rincian anggaran belanja perangkat daerah dengan nilai mencapai Rp983 juta.

Berita Terkait :  Cuaca Ekstrem di Sampang, Puluhan Pohon Tumbang dan Satu Warga Meninggal

Totok menjelaskan, anggaran tersebut diperhitungkan berdasarkan jumlah penerima sebanyak 2.283 KK. DPRD, kata dia, akan mengawal usulan tersebut dalam pembahasan RAPBD 2027 agar dapat disetujui dan tidak mengalami pemangkasan.

”Ini sudah diajukan dan masuk dalam rincian anggaran belanja kegiatan perangkat daerah. Nanti saat pembahasan RAPBD 2027, kami akan mengawal agar anggaran Rp983 juta ini bisa disetujui,” jelasnya.

Jika disetujui, peningkatan kompensasi beras tersebut diharapkan dapat direalisasikan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2027.

Adapun tuntutan kompensasi uang sebesar Rp5 juta per KK, menurut Totok, masih memerlukan kajian lebih lanjut dengan melibatkan perguruan tinggi yang kredibel. Kajian tersebut diperlukan untuk menghitung dampak keberadaan TPA sekaligus menentukan besaran kompensasi yang tepat.

Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar penyusunan regulasi berupa peraturan bupati (Perbup). Dengan demikian, pemberian kompensasi dalam bentuk uang harus melalui kajian dan memiliki landasan hukum yang jelas sebelum dapat direalisasikan.(van,nov.hel)

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!