Surabaya, Bhirawa
Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur kini jadi sorotan pedas Pansus BUMD DPRD Jatim. Evaluasi menyeluruh, reformasi, dan restrukturisasi di seluruh BUMD Jatim menjadi rekomendasi utama yang dilontarkan panitia khusus tersebut.
Isu ini mencuat di tengah tantangan ekonomi ditengah kondisi perlemahan perekonomian global di mana BUMD diharapkan jadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi yang menyumbang hingga 20-25 persen dari total pendapatan tahunan Jatim.
Tak hanya politisi, pakar pun angkat bicara. Dosen Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, Singgih Manggalou, S.IP., M.IP., menekankan perlunya lompatan struktural.
Saat ini, pengelolaan BUMD Jatim masih ditangani Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi, yang tugas utamanya membantu Sekda.
Singgih merekomendasikan model seperti DKI Jakarta, yang punya Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) setingkat OPD atau biro khusus.
“Karena sampai saat ini BUMD ditangani Biro Perekonomian Sekertariat Provinsi Jatim. Perlu dipahami, tugas pokok dan fungsi utama Biro Perekonomian membantu Sekertaris Daerah (Sekda), ya memang kalau semangatnya adalah meningkatkan kinerja BUMD, maka ya harus ada badan khusus setingkat OPD untuk itu,” cetus Singgih saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (3/5/2026).
Singgih menyoroti urgensi pengawasan intensif, mengingat Jatim punya puluhan BUMD, mulai holding company hingga anak usaha.
“Bayangkan, PT Panca Wira Usaha yang andal di sektor pengelolaan aset, PT Jatim Grha Utama di sektor properti, PT Petrogas Jatim Utama di energi, Bank Jatim sebagai pilar perbankan, hingga Bank Perkreditan Rakyat atau Bank UMKM Jatim yang krusial bagi UMKM lokal. Tanpa reformasi pengelolaan holistik, potensi ini rawan terbuang sia-sia,” cetus Singgih.
Menurut Singgih, pembinaan dan pengawasan BUMD ini harus dilakukan dengan konsentrasi tinggi dan detail. Mengingat jumlah BUMD di Jawa Timur sendiri tidaklah sedikit. Maka dari itu, dibutuhkan reformasi pengelolan secara menyeluruh agar keberadaan BUMD ini dapat menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur saban tahunnya.
“BUMD yang kita ketahui hanya BUMD Holding Company saja. Seperti PT Panca Wira Usaha, PT Jatim Grha Utama, PT Petrogas Jatim Utama, Bank Jatim, Bank Perkreditan Rakyat atau Bank UMKM Jatim dan lain sebagainya. Namun, ada juga anak perusahaan yang harus dibina, dikelola dan diawasi dengan seksama,” cetus Singgih menambahkan.
Langkah ini bisa jadi game changer. Ia lantas mencontohkan, di DKI Jakarta, BPBUMD telah terbukti sukses mengawal kinerja BUMD hingga kontribusi PAD naik signifikan.
“Jika Jatim ikuti jejaknya, BUMD tak lagi sekadar entitas administratif, tapi mesin ekonomi raksasa yang dorong pertumbuhan inklusif, terutama bagi UMKM dan sektor strategis,” urai Singgih menutup. [aya.kt]
