Malang, Bhirawa – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mempertegas komitmennya dalam memperkuat sistem merit pada penataan kepegawaian.
Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., menegaskan bahwa seluruh proses pengembangan karier dan pengisian jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang kini wajib mengacu pada sistem manajemen talenta.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Malang saat memimpin apel pagi ASN di Halaman Balai Kota Malang, Senin (3/8). Langkah ini menjadi kelanjutan setelah Pemkot Malang melantik 14 pejabat pimpinan tinggi pratama melalui skema manajemen talenta pada akhir Juli lalu.
“Dengan telah ditetapkannya rekomendasi untuk Pemkot Malang menerapkan manajemen talenta, kami langsung melaksanakannya. Penerapan ini mengedepankan prinsip objektif, terencana, terbuka, dan akuntabel karena seluruhnya berbasis pada kompetensi yang dimiliki pegawai,” tegas Wahyu Hidayat.
Ia meminta seluruh ASN aktif memperbarui dan melengkapi data kepegawaian pada sistem yang telah terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Data yang dimutakhirkan meliputi profil, kompetensi, riwayat jabatan, penghargaan, rekapitulasi penugasan, hingga rekam jejak kedisiplinan.
Data tersebut selanjutnya diolah oleh sistem BKN untuk memetakan ASN ke dalam 9 talent box berdasarkan kompetensi, potensi, dan kinerjanya. Hasil pemetaan inilah yang menjadi pijakan objektif dalam pengembangan karier maupun pengisian posisi sesuai kebutuhan organisasi.
Selain penilaian 360 derajat yang melibatkan atasan, rekan sejawat, dan bawahan, Wahyu menambahkan indikator penunjang dari masukan pemangku kepentingan, media, hingga isu yang berkembang di masyarakat. Kendati demikian, seluruh informasi luar tersebut tetap melalui proses verifikasi (crosscheck) ketat sebelum dijadikan pertimbangan.
Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang ini juga mewanti-wanti seluruh ASN agar tidak tergiur oleh iming-iming promosi jabatan dari pihak tertentu. Penerapan manajemen talenta diharapkan menutup rapat celah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
“Jangan percaya jika ada tawaran promosi dengan iming-iming sesuatu. Itu tidak benar. Kami melaksanakan penataan kepegawaian murni sesuai asas meritokrasi, kompetensi, dan berbasis data,” pungkasnya. [mut.gat]
