Pemprov, Bhirawa – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pemprov Jatim melakukan koordinasi dengan berbagai staek holder terkait penguraian antrean panjang jalur pelabuhan Ketapang banyuwangi.
Menurut Emil, persoalan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, tidak sesederhana antrean kendaraan akibat kekurangan kapal maupun kondisi pasang surut air laut.
Menurut Emil, dua faktor yang selama ini dikhawatirkan, yakni ketersediaan kapal dan kondisi surut, justru tidak menjadi persoalan utama saat terjadi kemacetan panjang di jalur Ketapang-Gilimanuk.
“Rumusnya itu dua. Satu kapalnya harus cukup, dua kalau bisa jangan sampai surut. Kalau surut, kapal tidak bisa,” kata Emil saat ditemui usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (28/9).
Emil menjelaskan, saat melakukan pengecekan ke Banyuwangi, pihaknya memastikan ketersediaan kapal. Di Pelabuhan Tanjung Wangi, misalnya, kapasitas kapal telah ditambah dari dua menjadi empat kapal, ditambah satu kapal Port Link. Ketersediaan kapal di Ketapang juga telah disiapkan.
Namun, persoalan justru muncul setelah adanya kebijakan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terkait pembatasan jumlah truk yang dapat masuk ke kapal.
Kebijakan tersebut kemudian memicu keresahan para sopir truk hingga berujung blokade selama lebih dari enam jam.
“Blokade ini tidak semata-mata antrean, tetapi kebijakan KSOP yang berkaitan dengan batasan jumlah truk yang bisa dinaikkan ke dalam kapal,” ujar Emil.
Menurutnya, kebijakan KSOP tentu memiliki pertimbangan teknis, terutama berkaitan dengan keselamatan pelayaran. Namun, karena persoalan tersebut menyangkut arus barang antarpulau dan antarprovinsi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Emil mengatakan blokade yang berlangsung lebih dari enam jam membuat dampaknya tidak langsung hilang meski akses sudah kembali dibuka. Bahkan, antrean kendaraan masih mengular hingga sekitar 13 kilometer.
Ia juga menyoroti perilaku sejumlah kendaraan yang mengambil jalur berlawanan arah atau “ngeblong” untuk menerobos antrean. Kondisi tersebut justru membuat situasi di lapangan semakin semrawut.
“Harusnya kalau seperti begini tidak 13 kilometer antreannya. Karena banyak yang ngeblong, mengambil jalur lawan arah,” ungkapnya.
Dermaga Bulusan Disiapkan Jadi Jalur Pengurai
Untuk mengantisipasi persoalan serupa, Pemprov Jatim bersama Kementerian Perhubungan, ASDP, dan Pemkab Banyuwangi mendorong optimalisasi Dermaga Bulusan.
Emil menyebut dermaga tersebut perlu segera dikoneksikan dengan dermaga utama di kawasan LCM dan MB4 sehingga dapat menjadi bagian dari skema penguraian arus kendaraan.
Namun, ia menegaskan penggunaan Dermaga Bulusan harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi teknis di lapangan.
Pemerintah Provinsi Jatim sebelumnya menyiapkan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk rehabilitasi Dermaga Bulusan. Emil menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki bagian tempat bersandar kapal, bukan membangun kembali dolphin.
“Kalau untuk membantu bongkar muat tergantung kebijakan KSOP, arusnya lagi kondusif atau tidak. Kalau disuruh bangun lagi dolphinnya hanya untuk kemudian ditabrak saat arusnya kuat, tidak mau,” tegas Emil.
Menurutnya, penggunaan APBD harus dilakukan secara hati-hati karena dana tersebut berasal dari masyarakat.
“Ini menjaga dana APBD yang dibayar pembayar pajak Jawa Timur. Jadi harus bijak betul menentukan mana yang prioritas,” imbuhnya.
LCM untuk Truk Besar
Emil juga menyinggung kesepakatan agar layanan LCM difokuskan untuk kendaraan truk besar atau tronton. Sementara kendaraan yang lebih kecil diarahkan menggunakan fasilitas Moveable Bridge (MB).
Menurut Emil, truk besar merupakan bagian penting dari rantai distribusi dan perekonomian sehingga kelancaran pergerakannya perlu menjadi perhatian.
“Truk besar itu urat nadi perekonomian kita. Maka kalau mereka punya aspirasi, coba dijalankan. Ujung-ujungnya ini untuk kelancaran arus barang juga,” katanya.
Ia berharap skema tersebut dapat diuji terlebih dahulu untuk melihat efektivitasnya dalam mengurai antrean.
Persoalan konektivitas Dermaga Bulusan juga tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Emil menyebut masih terdapat sejumlah bangunan yang menghambat koneksi dermaga dengan jalur utama sehingga membutuhkan penanganan dan relokasi.
Pemprov Jatim berharap Pemkab Banyuwangi segera menyelesaikan persoalan tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan penguatan kapasitas pelabuhan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Emil menyebut peningkatan kapasitas dermaga MB di Gilimanuk ditargetkan selesai sebelum periode Nataru. Menurutnya, penguatan kapasitas tidak boleh hanya dilakukan di Ketapang, tetapi harus diimbangi di sisi Gilimanuk.
“Di Ketapangnya diperkuat, di Gilimanuknya enggak. Ya mau ke mana?” ujarnya.
Ia menjelaskan, skema TBB atau layanan kapal yang tiba, membongkar muatan, kemudian segera berangkat kembali juga belum dapat diterapkan secara optimal apabila antrean di sisi Gilimanuk masih terjadi.
Karena itu, peningkatan kapasitas di Gilimanuk menjadi bagian penting dalam strategi mengurai kepadatan lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Selain itu, tambahan satu dermaga ponton di Ketapang direncanakan menjadi MB5. Dengan tambahan kapasitas tersebut, pemerintah berharap sistem penyeberangan Ketapang-Gilimanuk semakin siap menghadapi lonjakan arus kendaraan saat Nataru. [geh.gat]
