27 C
Sidoarjo
Thursday, November 19, 2026
spot_img

Pemkot Malang Terjunkan Tim Cek Keluhan MBG

Pemkot Malang, Bhirawa. – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang, beroperasi normal dan tidak ada yang berstatus suspend per Senin (21/9/2026) kemarin.

Meski demikian, Pemkot Malang bergerak cepat menindaklanjuti kabar adanya penolakan dan keluhan dari pihak sekolah maupun wali murid.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa enam SPPG yang sebelumnya sempat terkena penangguhan operasional terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah menyelesaikan kewajibannya. Status penangguhan tersebut telah resmi dicabut sejak pekan lalu.

“Insyaallah sudah dicabut semua, jadi di Kota Malang saat ini tidak ada SPPG yang disuspend. Kami melalui Satgas terus memantau, memonitoring, dan melaporkan setiap perkembangan yang ada,” ujar Wahyu, Senin (21/9/2026).

Menanggapi isu beredarnya sejumlah sekolah yang menghentikan sementara distribusi MBG akibat keluhan kualitas makanan, Wahyu mengaku belum menerima laporan tertulis secara resmi.

Namun, pihaknya tidak tinggal diam dan langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk turun ke lapangan.

“Sampai pagi tadi kami belum menerima surat atau pernyataan resmi soal penghentian itu. Tetapi karena informasinya sudah beredar, saya langsung minta Pak Sekda untuk mengecek ke sekolah-sekolah terkait dan mendata persoalan yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.

Pengecekan lapangan tersebut difokuskan untuk mengurai akar masalah secara objektif, mulai dari persoalan mutu dan higienitas menu makanan, ketepatan waktu distribusi, hingga mekanisme teknis pembagian kepada siswa penerima manfaat.

Berita Terkait :  Pembukaan Kembali Toko Surabaya, Langkah Strategis Ajak Warga Kota Pahlawan Mencintai Olahraga

Wahyu menambahkan, ranah kewenangan penetapan status operasional maupun evaluasi teknis SPPG sepenuhnya berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemerintah daerah melalui Satgas MBG memegang mandat untuk pengawasan faktual, pengumpulan data lapangan, dan penyampaian rekomendasi berkala.

“Kewenangan menetapkan suspend atau kebijakan regulasi lainnya ada di BGN. Satgas di daerah bertugas menampung seluruh dinamika dan persoalan di lapangan, lalu kami teruskan ke pusat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh,” pungkasnya.[mut.dre]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!