Pemkab Sidoarjo, Bhirawa. – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi memberlakukan program pembebasan denda sanksi administratif untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Program relaksasi pajak ini berlangsung mulai 5 November 2026 hingga 30 Maret 2027 mendatang.
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Iriyanto, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa dalam program ini, masyarakat dibebaskan dari kewajiban membayar denda keterlambatan. “Wajib pajak hanya perlu membayar nilai pokok pajaknya saja,” ujar Yudhi saat dikonfirmasi pada Senin (9/11).
Namun, Yudhi memberikan catatan khusus bahwa pembebasan denda PBB dan BPHTB ini hanya berlaku untuk masa pajak di dalam tahun 2026. Program ini tidak berlaku untuk tunggakan pajak tahun 2025 atau tahun-tahun sebelumnya. Selain PBB dan BPHTB, Pemkab Sidoarjo sepanjang tahun 2026 ini juga sempat menggulirkan program serupa untuk sejumlah jenis pajak daerah lainnya.
Di antaranya adalah pajak reklame, pajak air tanah, pajak hiburan, pajak hotel, hingga pajak makanan dan minuman (mamin). Program untuk pajak daerah lainnya tersebut telah sukses terlaksana sejak Januari hingga September 2026 kemarin.
Melalui program ini, Yudhi mengajak seluruh masyarakat Sidoarjo untuk memanfaatkan momentum relaksasi ini dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak memegang peranan krusial bagi keberlanjutan pembangunan daerah. “Patuh bayar pajak itu penting, sebab hasilnya akan dikembalikan lagi kepada warga Sidoarjo dalam bentuk pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi, hingga perbaikan sarana dan prasarana,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Sidoarjo rutin menggelar program pembebasan denda pajak hampir setiap tahun sebagai bentuk empati terhadap kondisi ekonomi warga. Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.
Untuk mendukung kelancaran program ini, BPPD Sidoarjo telah mempermudah sistem pembayaran. Wajib pajak kini tidak perlu lagi mengantre lama di kantor pajak, melainkan bisa melakukan transaksi dari mana saja. “Saat ini pembayaran pajak jauh lebih mudah dan fleksibel. Layanan kami sudah terintegrasi dengan berbagai bank, gerai ritel modern, hingga platform digital. Bahkan, masyarakat bisa membayar pajak cukup dari rumah saja menggunakan mobile banking atau QRIS,” pungkas Yudhi.[kus.ca]
