Bojonegoro, Bhirawa – Pemerataan konektivitas antarwilayah masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BMPR), pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp36,3 miliar untuk penanganan 65 paket pekerjaan jembatan pada tahun 2026.
Penanganan tersebut meliputi tiga jenis kegiatan, yakni pelebaran, penggantian, dan rehabilitasi jembatan di sejumlah ruas jalan kabupaten. Sebanyak 35 paket pelebaran jembatan dianggarkan senilai Rp11,53 miliar dan tersebar di 15 kecamatan, yaitu Bojonegoro, Temayang, Dander, Baureno, Balen, Tambakrejo, Trucuk, Sekar, Ngraho, Ngasem, Kapas, Kedewan, Sugihwaras, Margomulyo, dan Kanor.
Sementara itu, 15 paket penggantian jembatan memperoleh anggaran Rp20,52 miliar yang mencakup Kecamatan Balen, Dander, Kapas, Kedungadem, Kepohbaru, Kasiman, Malo, Ngraho, Purwosari, dan Sugihwaras.
Adapun 15 paket rehabilitasi jembatan dianggarkan sebesar Rp4,24 miliar dan dilaksanakan di Kecamatan Baureno, Balen, Dander, Kapas, Kalitidu, Kedewan, Margomulyo, Ngasem, Temayang, dan Tambakrejo.
Kepala Dinas PU BMPR Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ivan, mengatakan seluruh paket pekerjaan saat ini telah memasuki tahap konstruksi. “Saat ini masuk proses konstruksi,” jelas Ivan, Kemarin (24/7).
Menurut Ivan, masing-masing jenis penanganan memiliki tujuan yang berbeda. Pelebaran jembatan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas sekaligus menambah aspek keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
Penggantian jembatan ditujukan untuk mengganti bangunan yang sudah tidak layak akibat faktor usia, beban berlebih, maupun kerusakan struktural berat sehingga risiko keruntuhan dapat diminimalkan.
Sementara itu, rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan kondisi jembatan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang agar kembali aman dan berfungsi optimal, sekaligus meningkatkan kapasitas beban sesuai kebutuhan lalu lintas saat ini tanpa harus membangun jembatan baru.
Pemkab Bojonegoro berharap penanganan puluhan jembatan tersebut mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, akses menuju layanan pendidikan dan kesehatan di berbagai wilayah, termasuk daerah pelosok, diharapkan menjadi semakin mudah, aman, dan efisien. [bas.kt]
