Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini
DPR RI Jakarta, Bhirawa. – Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan bahwa permintaan maaf Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri atas gangguan pasokan BBM harus diikuti langkah pembenahan yang konkret dan terukur.
Anggia menilai, antrean BBM di sejumlah daerah sepanjang Oktober 2026 akibat meningkatnya permintaan dan terganggunya distribusi karena dinamika geopolitik internasional menjadi peringatan serius bagi Pertamina. Persoalan tersebut tidak boleh kembali terulang.
“Pertamina tidak cukup hanya menyampaikan permintaan maaf. Yang terpenting adalah memastikan pasokan BBM kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan energi. Jangan sampai kelemahan distribusi justru membebani masyarakat,” tegas Anggia, Sabtu (14/11/2026).
Sebelumnya, pada Kamis (12/11/2026), Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina. Dalam RDP tersebut, Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja Pertamina Semester I Tahun 2026 yang menunjukkan capaian positif, baik dari sisi operasional maupun keuangan, dengan kontribusi kepada negara mencapai Rp208 triliun per 30 Juni 2026.
Meski demikian, Komisi VI DPR meminta Pertamina menjamin ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), dan perbatasan.
Penguatan ketahanan energi juga harus dilakukan melalui optimalisasi kilang, diversifikasi sumber impor, serta penguatan cadangan dan stok nasional.
Komisi VI DPR turut mendorong peningkatan armada transportasi darat dan laut, kapasitas penyimpanan, serta fasilitas terminal BBM. Penerapan Early Warning System (EWS) secara terintegrasi dari kilang hingga SPBU juga harus diperkuat agar potensi gangguan distribusi dapat diantisipasi lebih awal.
“Jangan menunggu terjadi antrean panjang baru melakukan penanganan. Pertamina harus memiliki sistem antisipasi dan rencana kontingensi yang kuat, sehingga setiap potensi gangguan bisa segera diatasi sebelum merugikan masyarakat,” ujarnya.
Selain distribusi, Pertamina diminta memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah pusat dan daerah untuk mengamankan jalur distribusi serta mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Peningkatan produksi migas nasional melalui eksplorasi, pengembangan lapangan, dan pemanfaatan teknologi juga menjadi perhatian Komisi VI.
Dalam aspek keuangan dan tata kelola, Komisi VI DPR mendorong percepatan penyelesaian kewajiban Kementerian Keuangan kepada Pertamina untuk menjaga likuiditas perusahaan.
Pertamina juga diminta berkoordinasi dengan BP BUMN dan Danantara dalam program streamlining, dengan tetap menjaga entitas anak usaha yang kepemilikan saham pemerintahnya 100 persen sebagai entitas induk.
Anggia menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan pembenahan tersebut.
Pertamina juga diminta menyampaikan jawaban tertulis secara lengkap dan komprehensif paling lambat tujuh hari kerja atas seluruh pertanyaan dan masukan anggota Komisi VI DPR RI. [ira.hel].
