Kabupaten Blitar, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar tetap akan melaksanakan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) meskipun pro kontra dari kalangan sopir.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, Asmaning Ayu mengatakan, dasar penarikan pajak MBLB menurutnya karena menjadi amanat nasional untuk menjaga kedaulatan fiskal daerah.
”Meski sempat menuai pro kontra dari sopir, pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB masih akan tetap diberlanjutkan. Karena Pajak MBLB ini bukan sekadar soal penarikan pajak, namun juga kedaulatan fiskal daerah,” kata Asmaning Ayu.
Asmaning Ayu menjelaskan, pihaknya juga mengatakan kebijakan tersebut sudah legal dan merupakan perintah UU, dimana selain memiliki payung hukum kebijakan ini bertujuan untuk menghentikan kebocoran pajak yang selama ini dibiarkan menguap di jalanan.
”Pemkab Blitar tidak bisa terus bergantung anggaran dari Pemerintah Pusat, sehingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah adalah jalan menuju kemandirian yang sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara eksplisit mendorong daerah untuk menggali potensi lokal dan memperkuat keuangan sendiri,” terangnya.
Selain itu dikatakan Ayu, keputusan ini bukan hanya inisiatif daerah, melainkan menjadi mandat Nasional. Sehingga Pemkab Blitar akan menjaga potensi pajak dari tambang agar tidak bisa terus bocor.
Sementara untuk menerapkan Pajak MBLB saat ini Pemkab Blitar telah mendirikan 10 pos pantau di titik-titik strategis, dimana sembilan pos berada di Blitar bagian utara serta satu pos pantau didirikan di Blitar Selatan untuk memastikan tidak ada lagi material tambang yang keluar tanpa kontribusi terhadap Kas Daerah Kabupaten Blitar. [htn.fen]
