Pemkot Malang, Bhirawa.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan sekadar program sosial bagi-bagi makanan, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat swasembada pangan nasional.
Namun, kunci keberhasilan program ini sangat bergantung pada tata kelola yang berpihak pada produsen pangan lokal dengan memangkas rantai distribusi yang selama ini merugikan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Tenaga Ahli DPR RI HM Mujiono. Menurutnya, program MBG harus menjadi jembatan bagi petani dan nelayan untuk mendapatkan kepastian pasar serta harga jual yang jauh lebih menguntungkan.
“Komitmen swasembada pangan tidak cukup hanya dengan menggenjot produksi. Pemerintah juga harus memastikan hasil pertanian dan perikanan terserap secara langsung oleh program strategis seperti MBG ini,” ujar Mujiono, Sabtu (27/6) kemarin.
Mujiono menyoroti persoalan klasik yang dihadapi sektor pertanian dan perikanan, di mana para produsen pangan masih sangat bergantung pada rantai distribusi yang panjang melalui tengkulak atau pengepul. Kondisi ini secara otomatis memangkas margin keuntungan yang seharusnya diterima oleh petani dan nelayan.
“Kalau rantai distribusi bisa dipangkas dan dapur-dapur MBG membeli langsung dari petani, maka harga akan lebih adil. Petani sayur, peternak, maupun nelayan akan memiliki kepastian pasar yang selama ini mereka butuhkan,” terangnya.
Lebih lanjut, Mujiono menekankan bahwa swasembada pangan yang kokoh harus dibangun melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, petani, nelayan, serta pelaku usaha lokal. Dalam hal ini, keberadaan koperasi desa memiliki peran yang sangat krusial.
Ia mencontohkan, kehadiran koperasi seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menjadi solusi konkret untuk menjembatani kebutuhan pasokan dapur MBG dengan hasil produksi masyarakat setempat.
“Koperasi desa harus diberdayakan untuk mengambil hasil panen langsung dari petani dan menyalurkannya ke dapur MBG. Dengan cara itu, ekonomi desa bergerak, petani sejahtera, dan program pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat bawah,” ungkapnya.
Mujiono mengingatkan agar program MBG tidak dipandang sebagai proyek ekonomi semata, melainkan bagian dari visi besar membangun kemandirian bangsa. Ketika produk lokal diprioritaskan, maka ketahanan pangan nasional akan otomatis menguat.
“MBG harus menjadi jalan bagi petani dan nelayan untuk naik kelas. Ketahanan pangan adalah kekuatan bangsa. Jika petani dan nelayan kita makmur, maka Indonesia akan semakin mandiri dan kuat menghadapi tantangan ekonomi global,” pungkas HM Mujiono dengan optimis. [mut.dre]
