Probolinggo, Bhirawa
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Kota dan Kabupaten Probolinggo pada 22–23 April 2026 untuk memantau pelaksanaan program prioritas Presiden, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan literasi pangan.
Kunjungan tersebut diisi dengan sosialisasi program MBG, kebijakan pangan, serta isu lingkungan di sejumlah titik. Pada Kamis (22/4) malam, kegiatan digelar di Pondok Pesantren Al Habib Muhammad Shodiq, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.
Selanjutnya, Jumat (23/4), sosialisasi dilakukan di MAN 2 Probolinggo dan SMAN 1 Probolinggo di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.
Dalam keterangannya, Zulkifli Hasan menyebut kunjungan ini merupakan bagian dari pengecekan langsung berbagai aspek pangan di daerah.
“Satu, ngecek pupuk ketersediaan dan harga. Dua, irigasi. Tiga, harga gabah. Keempat, SPPG harus sesuai standar,” ujarnya.
Ia menegaskan, kualitas makanan dalam program MBG harus benar-benar diperhatikan oleh penyedia layanan.
“Penerima manfaat seperti sekolah, harus mereka senang apa yang disajikan,” katanya.
Menteri Zulhas juga menyoroti pentingnya pengawasan dari pihak sekolah terhadap makanan yang diterima. Ia menyebut sekolah memiliki kewenangan untuk menyampaikan komplain hingga meminta penghentian operasional jika ditemukan pelanggaran.
“Kalau makan yang dikirim tidak sesuai standar, kepala sekolah bisa komplain. Sekali, dua kali, tiga kali, bisa ditutup SPPG-nya,” tegasnya.
Menteri Zulhas juga menegaskan bahwa pengawasan program MBG tidak cukup hanya melalui laporan administratif, tetapi perlu dibarengi pemantauan langsung di lapangan. Hal ini penting karena program tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi generasi muda.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar temuan makanan yang tidak layak konsumsi tidak langsung dipublikasikan di media sosial. Ia menyarankan agar permasalahan disampaikan secara langsung kepada pihak penyedia untuk segera diperbaiki.
“Tidak perlu dijadikan konten. Sebaiknya makanan yang tidak sesuai langsung ditolak dan dilaporkan kepada pihak SPPG. Jika pelanggaran terjadi hingga tiga kali, maka izin operasional dapat dicabut,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung pengelolaan sampah dan stabilitas harga bahan pokok. Pemerintah menargetkan penghentian praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) pada akhir tahun.
“Sampah terbuka enggak boleh lagi, bisa kena pidana,” ujarnya.
Di sektor harga pangan, ia meminta pemerintah daerah aktif menjaga stabilitas melalui berbagai upaya, termasuk pasar murah.
“Harga sembako enggak boleh naik, kalau boleh turun. Maka saya ajak wali kota, camat untuk bikin pasar murah di mana-mana,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah pengawasan untuk mencegah risiko keracunan dalam pelaksanaan MBG.
“Jadi, kita membentuk tim penerima makanan itu di setiap sekolah dan kita kasih semacam SOP, utamanya terkait risiko keracunan atau makanan basi,” ujarnya.
Ia menegaskan, sekolah berhak menolak makanan jika ditemukan indikasi tidak layak konsumsi.
“Begitu ada indikasi, misalnya baunya tidak sesuai, kemudian makanan berlendir, ini sekolah berhak menolak saat itu juga,” katanya.
Pengawasan dilakukan secara berkala dengan laporan mingguan dari masing-masing sekolah. Hingga saat ini, ia memastikan belum ada kasus keracunan makanan dalam program MBG di Kota Probolinggo.
“Alhamdulillah sampai saat ini di Kota Probolinggo tidak terjadi,” ujarnya.
Dari total 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Berbasis (SPPGB) yang beroperasi, seluruhnya telah mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi yang diawasi oleh dinas terkait.
Terkait perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Aminuddin mengakui masih ada beberapa unit yang dalam proses pengurusan.
“Ini dalam proses karena memang hal yang baru, dan banyak menyangkut lahan,” katanya.
Meski demikian, tidak ada SPPG yang ditutup. Dua unit sempat terancam disuspensi, namun telah dilakukan perbaikan, terutama pada aspek pengelolaan limbah.
“Kemarin ada dua yang mau disuspensi, tapi sudah ada perbaikan-perbaikan. Ini menyangkut masalah limbahnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengelolaan limbah organik kini telah dimanfaatkan sebagai pakan maggot melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
“Limbah organik itu semua kita gunakan sekarang untuk pakan maggot. Jadi, malah masih kurang,” pungkasnya. [irf.kt]
