dialektika demokrasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025.
Jakarta, Bhirawa.
Komisi X DPR RI mendukung penuh pemerataan sektor pendidikan melalui kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto. Digitalisasi dinilai penting guna memastikan anak-anak hingga pelosok Tanah Air melek internet.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dalam dialektika demokrasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tajuk ‘Perkuat Digitalisasi hingga ke Pelosok, Senjata Ampuh Tekan Ketimpangan Pendidikan’.
“Komisi X DPR mendukunh kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo 2 Mei 2025. Digitalisasi ini penting, untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak tertinggal dari kemajuan teknologi pendidikan,” kata Lalu yang hadir dalam diskusi melalui virtual
Di sisi lain, Legislator dari Fraksi PKB itu menyatakan Komisi X DPR berkomitmen mengawasi anggaran pendidikan agar mendukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Indonesia.
“Mendorong agar Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, dan mitra kerja lainnya memprioritaskan pembangunan jaringan internet, penyediaan perangkat, dan pelatihan guru berbasis digital,” kata Lalu.
Wakil Rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat II itu menyatakan Komisi X DPR mendorong sinergi antara pemerintah pusat debgan pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam memperluas digitalisasi pendidikan.
“Misalnya melalui program CSR atau kolaborasi dengan penyedia layanan internet atau platform edtech,” ucapnya.
Lalu juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi guru, siswa, dan orang tua agar tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu menggunakan teknologi secara efektif.
Dia menekankan Komisi X DPR sangat mendukung peningkatan kompetensi digital guru melalui program PPG, Guru Penggerak, atau pelatihan mandiri berbasis digital.
Terakhir, Lalu menegaskan Komisi X DPR berkomitmen dalam mengawasi efektivitas program Digitalisasi Sekolah, Merdeka Belajar, dan Platform Merdeka Mengajar.
“Komisi X DPR akan terus memberikan masukan berbasis temuan lapangan di dapil masing-masing, khususnya dalam hal kendala digitalisasi,” tegasnya. (ira.hel).