Gresik, Bhirawa — Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Gresik menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027 dalam rapat paripurna. Berbagai catatan strategis disampaikan, mencakup optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, pemerataan infrastruktur, hingga kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Melalui pembacanya, Asroin Widiyana, Fraksi Golkar menegaskan bahwa APBD harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pada besaran anggaran dan tingkat penyerapannya. Golkar mencatat target pendapatan daerah 2027 mencapai Rp3,259 triliun, dengan PAD sebesar Rp1,643 triliun atau sekitar 50,42 persen. Meski mengapresiasi upaya peningkatan kemandirian fiskal, Golkar mendesak pemerintah daerah mengoptimalkan pajak, retribusi, aset daerah, serta kinerja BUMD tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha.
“Anggaran infrastruktur diprioritaskan untuk perbaikan jalan kabupaten, Jalan Poros Desa, drainase, pengendalian banjir, dan jaringan irigasi. Pemerintah juga diminta menjelaskan strategi menutup defisit RAPBD, efektivitas belanja hibah, serta pemerataan bantuan keuangan desa,” ujar Asroin.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui pembacanya, Syaikhu Busyiri, menyoroti keterbatasan ruang fiskal, kesenjangan infrastruktur, persoalan lingkungan, kemiskinan, serta kualitas pelayanan dasar masyarakat. Secara khusus, PKB mempertanyakan kinerja Perumda Giri Tirta yang dinilai masih menghadapi persoalan finansial, kerugian, utang, kebocoran pipa berulang, serta lambatnya penanganan gangguan pelayanan.
“PKB meminta pemerintah menjelaskan strategi pembenahan agar BUMD tersebut tidak justru menjadi beban fiskal daerah,” ungkap Syaikhu. Selain itu, PKB juga meminta penjelasan terkait rendahnya tren retribusi daerah, optimalisasi aset, besarnya belanja barang dan jasa, serta proporsi anggaran hibah yang dinilai perlu perhatian serius.
Kedua fraksi berharap pemerintah daerah memberikan jawaban komprehensif atas seluruh catatan dan pertanyaan tersebut. Pembahasan RAPBD 2027 diharapkan menghasilkan anggaran yang lebih efisien, tepat sasaran, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat Gresik. [kim.kt]
