DPRD Tulungagung, Bhirawa. – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027 resmi disetujui oleh DPRD Tulungagung dan Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, Rabu (18/11).
Persetujuan bersama ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung yang berlangsung di Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung.
Sebelum dilakukan penandatanganan persetujuan bersama di rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, itu seluruh fraksi di DPRD Tulungagung dalam pendapat akhirnya masing-masing menyetujui Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung TA 2027 disahkan menjadi APBD Kabupaten Tulungagung TA 2027. Meski mereka juga memberikan catatan dan saran.
Hal yang sama disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tulungagung. Melalui juru bicaranya, Hj Binti Luklukah, Banggar juga menyetujui Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung TA 2027 disahkan menjadi APBD Kabupaten Tulungagung TA 2027 dengan beberapa rekomnedasi.
Ada pun komposisi Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung TA 2027 yang telah disetujui menjadi perda, di sisi pendapatan Rp 2.932.161.039.149,02 dan belanja Rp 3.219.027.489.972,86. Hal ini mengakibatkan defisit Rp 286.866.450.823,84
Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan Rp286.866.450.823,84 dan pengeluaran pembiayaan Rp0,00, sehingga pembiayaan netto Rp286.866.450.823,84. Sedang sisa lebih pembiayaan anggaran daerah (Silpa) tahun berkenaan Rp0,00.
Plt Bupati Baharudin saat menyampaikan sambutan di rapat paripurna yang juga beragenda penyampaian Propemperda Tahun 2027 tersebut mengatakan apresiasi dan terimakasihnya pada seluruh anggota dewan yang telah bekerja keras mencermati, mengoreksi dan membahas Ranperda tentang APBD Tulungagung TA 2027.
“Pembahasan tersebut merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan Ranperda sehingga dapat disetujui bersama dan selanjutnya diproses untuk mendapatkan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur,” katanya.
Sejumlah prioritas pembangunan akan menjadi perhatian dalam APBD Tulungagung TA 2027, di antaranya adalah perluasan kesejahteraan sosial masyarakat, pembangunan ekonomi sektor unggulan, penyediaan infrastruktur berkualitas dan memprioritaskan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. [adv.wed]


