Pemprov Jatim, Bhirawa – Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, mendorong penguatan Posyandu dan pemberdayaan kader sebagai upaya mempercepat penurunan stunting di Jawa Timur. Melalui pelayanan dan pendampingan keluarga yang berkelanjutan, Posyandu diharapkan mampu menjangkau lebih banyak balita serta memastikan tumbuh kembang anak terpantau secara rutin.
Upaya itu diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu melalui Pemberdayaan Kader dan Pemberian Bahan Makanan Tambahan (PBMT) Balita dalam Rangka Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Senin (16/11/2026).
Arumi menegaskan bahwa kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara konsisten di berbagai kabupaten dan kota agar pendampingan keluarga serta pelayanan Posyandu benar-benar menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Gerakan ini tidak boleh berhenti di satu daerah atau hanya berlangsung dalam satu kegiatan. Kita terus bergerak menyasar berbagai daerah di Jawa Timur untuk memperkuat Posyandu dan memberdayakan para kader. Harapannya, semakin banyak keluarga yang mendapatkan pendampingan, semakin banyak balita yang terpantau tumbuh kembangnya, dan prevalensi stunting di Jawa Timur terus menurun,” ujar Arumi.
Menurutnya, pencegahan dan penanganan stunting membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemenuhan gizi ibu hamil dan balita harus didukung pemantauan pertumbuhan anak, edukasi pola asuh, perbaikan lingkungan, serta pendampingan keluarga secara berkesinambungan.
Peran Posyandu diperluas
Sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, cakupan pelayanan Posyandu diperluas melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Keenam bidang tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, dan sosial.
Perluasan peran ini membuka peluang bagi Posyandu untuk membantu masyarakat mengakses pelayanan dasar secara lebih menyeluruh. Dalam konteks pencegahan stunting, dukungan lintas bidang diperlukan untuk menjangkau kebutuhan keluarga, mulai dari pengasuhan dan pemenuhan gizi hingga akses air bersih, sanitasi, serta kondisi tempat tinggal.
Arumi menekankan bahwa perluasan pelayanan harus dibarengi peningkatan kapasitas kader. Kedekatan kader dengan warga memungkinkan mereka mengenali kondisi keluarga di lingkungannya dan menghubungkan masyarakat dengan layanan yang dibutuhkan.
Ia juga mengapresiasi dedikasi para kader Posyandu yang terus melayani masyarakat. Menurut Arumi, dukungan terhadap kader perlu diperkuat melalui pembinaan, peningkatan keterampilan, pendampingan, dan penyediaan sarana pelayanan.
“Di balik Posyandu yang aktif, ada peran besar para kader. Mereka yang setiap hari dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi keluarga di lingkungannya. Karena itu, kita ingin kader semakin berdaya, memiliki kapasitas yang semakin baik, dan mendapatkan dukungan agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan,” ungkapnya.
Digitalisasi Posyandu
Selain penguatan kapasitas kader, Arumi mendorong optimalisasi pendataan dan digitalisasi melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP). Saat ini, sebanyak 1.392 Posyandu di Jawa Timur telah terregistrasi dalam aplikasi SIP dan tersebar di enam kabupaten serta satu kota.
Pendataan tersebut diharapkan terus diperluas dan diperbarui agar kondisi Posyandu serta kebutuhan masyarakat dapat dipetakan secara lebih akurat. Data yang baik, kata Arumi, akan membantu pemerintah dan mitra terkait menentukan intervensi yang tepat sasaran.
Capaian dan tantangan
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting Jawa Timur tercatat sebesar 14,7 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan prevalensi nasional yang mencapai 19,8 persen.
Arumi menyebut capaian itu sebagai motivasi untuk terus memperkuat berbagai intervensi di seluruh wilayah Jawa Timur. Menurutnya, keberhasilan menurunkan prevalensi stunting harus diikuti konsistensi program agar hasil yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan.
“Alhamdulillah, prevalensi stunting Jawa Timur sudah berada di bawah angka nasional. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Masih ada anak-anak yang membutuhkan perhatian dan pendampingan. Karena itu, penguatan Posyandu, pemberdayaan kader, dan intervensi pemenuhan gizi harus terus kita lakukan secara simultan dan berkelanjutan,” tuturnya.
Dukungan PBMT
Sebagai dukungan konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 memfasilitasi 9.750 paket Bahan Makanan Tambahan (PBMT) bagi balita dan 750 paket goodie bag bagi kader Posyandu. Bantuan tersebut dialokasikan untuk 30 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tertinggi berdasarkan SSGI 2024.
Setiap kabupaten/kota menerima 325 paket PBMT dan 25 paket goodie bag bagi kader. Paket PBMT berisi beras, telur ayam, susu cair, kacang hijau, gula, dan minyak goreng. Sementara goodie bag kader memuat kaos Posyandu, topi lapangan, buku catatan, gantungan kunci, serta pin Posyandu.
Arumi menjelaskan bahwa pemberian PBMT merupakan salah satu bentuk intervensi untuk mendukung pemenuhan gizi balita. Namun, manfaatnya perlu dioptimalkan melalui edukasi kepada orang tua, pemantauan pertumbuhan anak, serta pendampingan berkala oleh kader dan tenaga kesehatan.
Ia juga mengingatkan agar PBMT dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan usia anak, serta tidak menggantikan makanan utama. Pemenuhan gizi balita tetap harus memperhatikan kecukupan dan keberagaman nutrisi untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangannya.
“Jadi, bukan hanya bantuan yang kita berikan, tetapi bagaimana bantuan ini diikuti edukasi dan pendampingan. Orang tua perlu memahami pentingnya makanan bergizi seimbang, sementara kader dan tenaga kesehatan terus memantau pertumbuhan anak. Semua harus berjalan beriringan,” jelas Arumi.
Ajakan bagi keluarga
Arumi mengajak orang tua agar rutin membawa anak ke Posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangannya secara berkala. Apabila ditemukan indikasi gangguan pertumbuhan, keluarga diharapkan segera berkoordinasi dengan tenaga kesehatan untuk memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.
Ia juga berharap pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan terus mendukung penguatan kelembagaan Posyandu, peningkatan kapasitas kader, penyediaan sarana pendukung, serta koordinasi lintas sektor dalam enam bidang SPM.
“Penurunan stunting tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, TP PKK, pemerintah desa dan kelurahan, serta keluarga. Kita ingin gerakan ini terus meluas dan berjalan konsisten di seluruh Jawa Timur,” katanya.
Arumi berharap penguatan Posyandu dan pemberdayaan kader yang terus dilakukan di berbagai daerah dapat memperluas jangkauan pelayanan dasar sekaligus memperkuat pencegahan stunting sejak dini.
“Dengan Posyandu yang semakin kuat, kader yang semakin berdaya, dan keluarga yang semakin peduli terhadap pemenuhan gizi anak, kita optimistis upaya penurunan stunting di Jawa Timur dapat terus berjalan dan memberikan hasil yang semakin baik. Tujuan akhirnya adalah memastikan anak-anak Jawa Timur tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas,” pungkasnya. [aya.kt]


