Jombang, Bhirawa – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang memandang, dinamika politik nasional yang berkembang seputar posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu disikapi secara jernih, kritis, dan proporsional. Perdebatan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden tidak semestinya hanya terpusat pada figur yang sedang menjadi sorotan publik. Lebih jauh, dinamika tersebut seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas demokrasi, integritas institusi politik, serta arah penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Jombang berpandangan bahwa persoalan kepemimpinan nasional tidak dapat direduksi menjadi persoalan personal seorang pejabat negara. Menempatkan Gibran sebagai satu-satunya sumber persoalan justru berpotensi mengaburkan persoalan yang lebih mendasar, yakni struktur politik yang membentuk, menyeleksi, dan mereproduksi kepemimpinan nasional.
“Persoalan kita bukan hanya tentang siapa yang memimpin, melainkan tentang bagaimana kepemimpinan itu dilahirkan dan kepada siapa kekuasaan dipertanggungjawabkan,” kata Ketua GMNI Jombang, Achmad Ulin Nuha, Senin (16/11/2026).
Demokrasi dan Persoalan Reproduksi Kekuasaan
Dalam pandangan GMNI Jombang, sejak reformasi 1998, Indonesia telah membangun berbagai instrumen demokrasi melalui pemilihan umum, pembatasan kekuasaan, penguatan lembaga negara, serta perluasan ruang partisipasi publik. Namun, capaian prosedural tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas demokrasi substantif.
“Dalam perkembangannya, praktik politik elektoral masih menghadapi sejumlah persoalan serius. Tingginya biaya politik, konsentrasi kekuatan ekonomi dalam proses politik, lemahnya institusionalisasi partai, serta berkembangnya politik kekerabatan menunjukkan bahwa kesempatan untuk memperoleh kekuasaan belum sepenuhnya ditentukan oleh kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan,” beber Achmad Ulin Nuha.
Dalam konteks ini, GMNI Jombang menilai, politik dinasti perlu dikritisi bukan semata-mata karena hubungan kekeluargaan dalam jabatan publik, melainkan ketika privilese dan akses kekuasaan menghasilkan ketimpangan kompetisi serta melemahkan prinsip kesetaraan politik warga negara.
“Demikian pula oligarki bukan sekadar persoalan keberadaan kelompok kaya dalam politik, tetapi menyangkut konsentrasi pengaruh yang dapat menggeser orientasi kebijakan publik dari kepentingan masyarakat luas menuju kepentingan kelompok terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan pembenahan yang lebih mendasar daripada sekadar pergantian aktor politik,” paparnya.
Pergantian Figur Tidak Otomatis Menghasilkan Perubahan
GMNI Jombang memandang bahwa wacana pergantian wakil presiden harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan kepentingan demokrasi. Setiap proses pengisian jabatan kenegaraan harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 8 ayat (2).
Namun, kepatuhan terhadap prosedur konstitusional perlu disertai dengan komitmen terhadap kualitas kepemimpinan, transparansi politik, dan akuntabilitas kepada publik.
“Pergantian seorang pejabat tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan apabila mekanisme politik yang melahirkan persoalan tersebut tetap dipertahankan,” ujar Achmad Ulin Nuha.
Karena itu, ungkap dia, evaluasi terhadap kepemimpinan nasional harus mencakup beberapa dimensi: kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pengambilan kebijakan, efektivitas pengawasan, integritas pejabat publik, serta keberpihakan negara terhadap kepentingan masyarakat.
“Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya memiliki legitimasi elektoral, tetapi juga legitimasi kinerja dan tanggung jawab moral kepada rakyat,” tegasnya.
Mengembalikan Politik pada Tujuan Keadilan Sosial
Bagi GMNI, pembicaraan mengenai demokrasi tidak dapat dipisahkan dari persoalan kesejahteraan dan keadilan sosial. Demokrasi kehilangan makna substantif ketika kebebasan politik tidak diikuti dengan perbaikan kondisi kehidupan masyarakat. Ketika akses pendidikan masih timpang, kesempatan kerja belum merata, konsentrasi ekonomi terus berlangsung, dan masyarakat kecil menghadapi keterbatasan dalam mengakses sumber daya, maka kualitas demokrasi harus terus dipertanyakan.
Menurut GMNI Jombang, dalam perspektif Marhaenisme, politik seharusnya menjadi instrumen pembebasan manusia dari struktur ketidakadilan, bukan sekadar arena perebutan dan distribusi jabatan di antara elite.
“Negara harus memastikan bahwa kekuasaan bekerja untuk memperluas kesejahteraan, melindungi kepentingan rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial,” tegasnya lagi.
Oleh sebab itu, tambah dia, kritik terhadap kepemimpinan nasional harus diarahkan pada substansi kebijakan dan struktur kekuasaan, bukan berhenti pada pertentangan personal maupun pergantian nama dalam jabatan pemerintahan.
Berdasarkan pandangan tersebut, DPC GMNI Jombang menitik beratkan dalam beberapa aspek sebagaimana berikut:
1. Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kualitas demokrasi Indonesia, terutama terkait konsentrasi kekuasaan, politik kekerabatan, biaya politik yang tinggi, dan lemahnya institusionalisasi partai politik.
2. Mendesak pembenahan sistem kaderisasi dan rekrutmen politik agar proses regenerasi kepemimpinan nasional berjalan secara demokratis, terbuka, kompetitif, dan berorientasi pada kapasitas serta integritas.
3. Menegaskan pentingnya supremasi konstitusi dalam setiap proses politik dan pengisian jabatan kenegaraan, tanpa intervensi kepentingan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.
4. Mendorong penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, termasuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik dapat diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5. Menuntut penguatan keberpihakan negara terhadap rakyat kecil, melalui kebijakan yang konkret dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan akses pendidikan.
6. Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan untuk memperluas ruang diskursus publik yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab mengenai masa depan demokrasi Indonesia.
“Menurut kami, terlalu sederhana apabila seluruh persoalan kepemimpinan nasional hanya dibebankan pada satu figur. Gibran merupakan bagian dari dinamika politik yang harus dikritisi, tetapi persoalan yang lebih besar terletak pada sistem politik yang memungkinkan reproduksi kekuasaan tanpa pembenahan kualitas demokrasi secara mendasar,” ungkap Achmad Ulin Nuha.
“Pergantian figur tidak otomatis menghadirkan perubahan. Kita harus berani mengevaluasi bagaimana partai politik menjalankan kaderisasi, bagaimana kekuatan ekonomi memengaruhi proses politik, serta bagaimana negara memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam kendali konstitusi dan bekerja untuk kepentingan rakyat,” sambung dia.
Dia menambahkan bahwa, mahasiswa tidak boleh kehilangan daya kritis di tengah dinamika politik nasional. Gerakan mahasiswa harus mampu melampaui keberpihakan yang bersifat personal dan menghadirkan kritik yang berangkat dari kepentingan publik, kajian akademis, serta tanggung jawab ideologis.
Reformasi Demokrasi sebagai Agenda Bersama
GMNI Jombang meyakini bahwa demokrasi Indonesia tidak cukup hanya dipertahankan melalui prosedur elektoral, tetapi harus terus diperbaiki melalui penguatan institusi, pembatasan kekuasaan, kesetaraan politik, dan perluasan partisipasi rakyat. Momentum perdebatan mengenai posisi Wakil Presiden seharusnya menjadi kesempatan untuk memperluas evaluasi terhadap keseluruhan bangunan demokrasi Indonesia.
Sebab menurut GMNI Jombang, persoalan mendasar bangsa ini bukan hanya tentang siapa yang berada di dalam lingkaran kekuasaan, melainkan apakah sistem kekuasaan tersebut telah bekerja sesuai cita-cita kemerdekaan.
“Kami tidak sedang memperjuangkan pergantian figur semata. Kami sedang mendorong pembenahan demokrasi agar kekuasaan tidak menjadi privilese segelintir elite, melainkan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial,” tandas dia.
“Demokrasi harus melahirkan kepemimpinan yang berkualitas. Kekuasaan harus tunduk pada konstitusi. Dan negara harus selalu berpihak kepada rakyat;” pungkasnya. [rif.kt]


