Jombang, Bhirawa
Untuk mengantisipasi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dampak el nino, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang tengah menyiapkan surat edaran kepada kecamatan yang nantinya agar diteruskan ke desa-desa di Kabupaten Jombang. Surat edaran itu nantinya berisi imbauan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan.
Kalaksa BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas menjelaskan, dalam pekan depan, surat edaran tersebut dipastikan sudah beredar.
Kalaksa BPBD Kabupaten Jombang juga menyampaikan, pada konteks ini, pihaknya juga sudah diundang ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Dan di situ dari BMKG juga sudah menyampaikan bahwa memang bahaya el nino iya, tapi ancamannya tidak seperti yang digambarkan seperti Godzilla dan sebagainya. Permukaan suhu laut tidak sepanas yang digambarkan kayak kemarin-kemarin. Ini kemungkinannya agak landai,” papar Wiku, Jumat (17/04).
Namun sambung dia, pihaknya diimbau untuk tetap siaga mengantisipasi dampak el nino tersebut.
Lebih lanjut Wiku menyampaikan, di Kabupaten Jombang, potensi kebakaran hutan memang ada, pada musim kemarau, yakni di wilayah atas seperti daerah Wonosalam.
“Melihat medannya juga seperti itu, sangat sulit jangkauannya kalau sampai terjadi kebakaran,” ujar dia.
Lantas sambung dia lagi masih terkait hal yang sama, pihaknya juga mendapatkan undangan ke Polres Jombang untuk zoom dengan Kapolri.
“Disampaikan untuk paling tidak, memberi ‘woro-woro’ kepada masyarakat yang berada di sekitar lahan tersebut atau wilayah tersebut, untuk tidak membakar sembarangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Pusdalops BPBD Kabupaten Jombang, Pepi Stevy Maria menerangkan, peristiwa kebakaran hutan di Jombang terakhir terjadi pada tahun 2023 yang lalu, di Wonosalam. Saat itu berdasarkan penjelasannya, sekitar 40 hektar hutan terbakar.
Dia pun menjelaskan terkait hal mendasar soal sarana dan prasarana penanganan kebakaran hutan.
“Karena kondisinya hutan, sehingga yang bisa digunakan itu manual, manusia. Terakhir kami ‘mainkan’ itu 48 orang naik ‘bareng’ untuk bikin namanya kabut api.Yang sudah terbakar tapi ‘nggak’ sampai keluar lagi. Menggunakan peralatan-peralatan standar,” terang dia.
“Teman-teman yang menggunakan peralatan pemadam itu ada di sisi luar dekat dengan masyarakat. Nah jika itu memang tidak terkontrol, maka Kalaksa punya kewenangan untuk berkoordinasi dengan BPBD provinsi dan yang lain sampai ke BNPB untuk mendatangkan helikopter. Waktu itu sempat kita droping 3 sorti heli untuk pemadaman dari udara, yang kejadian terakhir itu,” beber dia. [rif.kt]
