Pasuruan, Bhirawa – Masuknya penanaman modal senilai 1 miliar dollar AS atau setara Rp 18 triliun ke Kabupaten Pasuruan mempertegas posisi Jawa Timur sebagai magnet utama investasi manufaktur berskala besar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menegaskan merespons komitmen investor ini dengan mengawal langsung kepastian infrastruktur energi, penyiapan sumber daya manusia, hingga integrasi transportasi publik di kawasan industri.
Investasi raksasa tersebut direalisasikan melalui pembangunan pabrik milik PT Surabaya Aluminium Industri (SAI) di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) yang dikelola oleh PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).
Untuk memastikan percepatan di lapangan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung progres konstruksi fasilitas industri tersebut pada Senin (16/11).
Kunjungan lapangan itu merupakan tindak lanjut usai manajemen PT Bosa atau pihak di balik proyek tersebut mendatangi Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada pekan sebelumnya.
Menurut Khofifah, komunikasi intensif yang terbangun berujung pada realisasi fisik yang melaju cepat di kawasan industri Pasuruan.
“PT Bosa sesungguhnya sudah dua kali bertemu kami di Gedung Negara Grahadi dan terakhir minggu lalu perkembangannya sangat cepat. Ini sebuah investasi besar dan itu artinya kepercayaan kepada kita di Jawa Timur dan Pasuruan juga,” ujar Khofifah di sela-sela peninjauan.
Sesuai jadwal, konstruksi fisik pabrik PT SAI ditargetkan rampung sepenuhnya pada Mei 2027. Usai tahapan pembangunan selesai, fasilitas pengolahan aluminium tersebut akan segera memasuki fase operasional secara penuh.
“Komitmen kuat sudah ditunjukkan dengan progres yang sangat cepat. Insyaallah konstruksi ini menurut target Mei 2027 sudah selesai, berarti setelah itu insyaallah sudah mulai operasional,” papar Khofifah.
Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menjaga kepercayaan investor global tidak cukup hanya melalui kemudahan perizinan di atas kertas, namun juga pendampingan teknis secara langsung.
Dalam peninjauan tersebut, Khofifah didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jatim serta jajaran Direktur Utama dan Komisaris Utama PT SIER.
Fokus utama kebijakan pemerintah daerah saat ini adalah memastikan pemenuhan kebutuhan energi bagi industri berat tersebut.
Pemprov Jatim tengah memfasilitasi koordinasi lintas institusi untuk mempercepat proses dukungan pembangkit listrik (power plant) yang dibutuhkan PT SAI.
“Tentu harapan kita adalah menjaga kepercayaan ini dan kita terus membersamai. Jadi misalnya sekarang sedang proses untuk mendapatkan support power plant, maka koordinasi-koordinasi secara teknis dengan beberapa institusi kita coba membersamai. Dan tentu dengan PT SIER yang memang menjadi bagian penguatan dari proses investasi di area PIER ini,” tutur Khofifah.
Selain infrastruktur dasar, dampak berganda (multiplier effect) dari proyek senilai Rp 18 triliun ini mulai terasa pada sektor ketenagakerjaan.
Selama fase konstruksi berlangsung, proyek pembangunan pabrik PT SAI tercatat menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja.
Gelombang serapan tenaga kerja berikutnya akan terbuka secara bertahap ketika pabrik mulai beroperasi pada pertengahan 2027. Mengantisipasi kebutuhan tersebut, Khofifah sengaja mengajak Kepala Dinas Ketenagakerjaan serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dalam rombongan peninjauan.
Langkah tersebut dirancang untuk menyelaraskan kurikulum vokasi dan pelatihan kerja agar selaras dengan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan industri.
“Supaya resource person yang dibutuhkan pada saat operasionalisasi PT SAI ini sudah kita siapkan lebih awal, tentu sesuai dengan skill yang dibutuhkan,” ucap Khofifah.
Untuk melengkapi ekosistem kawasan industri PIER yang kian padat, Pemprov Jatim juga menyiapkan dukungan konektivitas melalui layanan angkutan massal.
Khofifah menargetkan bus Trans Jatim sudah mulai beroperasi melintasi kawasan industri SIER dan PIER sebelum 1 Mei 2027, bertepatan dengan momentum rampungnya konstruksi pabrik.
Kehadiran koridor baru Trans Jatim tersebut diharapkan mampu menekan biaya transportasi sekaligus mempermudah mobilitas ribuan pekerja di Pasuruan.
“Sinergi antara percepatan infrastruktur kawasan, kepastian pasokan energi, kesiapan tenaga kerja lokal serta akses transportasi publik menjadi fondasi utama kami dalam mengawal realisasi investasi strategis di Jawa Timur,” tegas Khofifah. [hil.gat]


