28 C
Sidoarjo
Monday, November 16, 2026
spot_img

Cegah Karhutla, Pakar ITS Dorong Evaluasi Tata Kelola Lahan Gambut


Surabaya, Bhirawa – Pakar geologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dr Ir Amien Widodo MSi mendorong evaluasi tata kelola lahan gambut di Indonesia untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang. Menurutnya, kebakaran gambut tidak semata dipicu kemarau panjang dan fenomena El Niño, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola serta regulasi pemanfaatan lahan yang belum optimal.

Dosen Departemen Teknik Geofisika ITS tersebut menjelaskan, lahan gambut merupakan ekosistem khusus yang terbentuk secara alami dari tumpukan sisa tumbuhan selama ribuan tahun. Kawasan ini memiliki kadar air tinggi dengan kedalaman bervariasi, mulai dari beberapa meter hingga mencapai 10-18 meter di sejumlah lokasi pulau terpencil.

Namun, karakteristik alami tersebut kerap tidak diperhatikan dalam pemanfaatan lahan. Amien mencontohkan proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare di Kalimantan Tengah pada 1995. Proyek yang bertujuan mengembangkan lahan gambut menjadi kawasan pertanian itu dilakukan melalui pembukaan lahan dan pembangunan kanal untuk mengurangi kadar air.

Kebijakan tersebut justru menghadapi kendala karena karakteristik tanah gambut yang asam. Sebagian kawasan yang sebelumnya dikembangkan untuk pertanian kemudian beralih fungsi, di antaranya menjadi perkebunan sawit. Sementara itu, keberadaan kanal menyebabkan lahan gambut mengering sehingga lebih rentan terbakar saat musim kemarau.

“Di lahan yang sudah terbentuk kanal dan mengalami pengeringan, kebakaran hampir terjadi setiap musim kemarau. Begitu terbakar, api sangat mudah menyebar dan sulit dipadamkan karena bara api bisa menjalar di bawah tanah,” jelasnya, Senin (16/11).

Berita Terkait :  ​Dukung Inovasi Lingkungan Siswa, SMKN 1 Situbondo Ikuti Sosialisasi Toyota Eco Youth ke-14

Amien menilai, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan pengelolaan gambut dengan mempertimbangkan karakteristik ekologisnya. Terlebih, meskipun pembukaan lahan dengan cara membakar telah dilarang melalui sejumlah regulasi, masih terdapat pengecualian untuk praktik berdasarkan kearifan lokal masyarakat. Salah satunya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022.

Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dicermati agar tidak menjadi celah yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga perlu mempertegas regulasi sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan gambut.

Ia menegaskan, kemarau panjang dan El Niño memang dapat memperparah karhutla, tetapi bukan satu-satunya faktor penyebab. Persoalan tata kelola dan regulasi harus menjadi perhatian mendasar agar kebakaran tidak terus berulang.

Dampak kebakaran gambut juga tidak hanya berupa kerusakan lingkungan. Karbon yang tersimpan selama ribuan tahun dapat terlepas ke atmosfer dan memperparah krisis iklim. Selain itu, pencemaran udara akibat karhutla berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat hingga menghentikan berbagai aktivitas sosial dan perekonomian.

Karena itu, Amien mendorong sinergi pemerintah, industri, dan masyarakat dalam penanganan karhutla. Pemerintah diminta bergerak cepat serta memperkuat pengawasan melalui lembaga yang telah dibentuk. Sementara itu, industri yang terbukti bersalah perlu dimintai pertanggungjawaban, termasuk membantu upaya penanganan agar kebakaran tidak semakin meluas.

Ia juga mengingatkan agar rencana pengembangan kawasan gambut untuk mendukung swasembada pangan dan energi tidak mengulangi kesalahan kebijakan sebelumnya. Setiap perubahan fungsi kawasan harus didasarkan pada kajian lingkungan serta melibatkan masyarakat lokal. “Masyarakat dapat turun berperan dalam menjaga lahan di daerah mereka masing-masing,” ujarnya.

Berita Terkait :  Perpustakaan Mojosari Pintar Juara II Lomba Perpustakaan Tingkat Jatim

Amien berharap evaluasi tata kelola gambut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga ekosistem daratan sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-13 tentang Penanganan Perubahan Iklim dan tujuan ke-15 tentang Ekosistem Daratan. [ina.wwn]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!