Oleh :
Mohammad Zecky Najmudin
Mentor Baknat KTI Ma’had Al Jami’ah UIN KHAS Jember.
Setelah berbulan-bulan menghadapi kekeringan, kesulitan air, udara panas, kepulan asap, hingga kebakaran hutan serta lahan (karhutla), turunnya hujan seolah menjadi surat cinta yang telah lama dinantikan.
Langit lesu dipenuhi asap perlahan kembali menyegar. Tanah yang mengering menyambut pasokan air, sementara masyarakat mulai berharap bahwa musim hujan akan mengakhiri krisis ekologis yang berlangsung selama ini. Akan tetapi, apakah hujan benar-benar menjadi jawaban atas persoalan, atau justru menghadirkan tantangan baru yang menuntut kesiapan berbeda?
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat sebanyak 111 kejadian kekeringan yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia selama periode 1 Januari hingga 17 September 2026, dengan jumlah penduduk terdampak mencapai 195.824 jiwa sepanjang Agustus 2026.
Dampak kekeringan tersebut tidak hanya mengancam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menimbulkan tekanan serius terhadap keberlanjutan sektor pertanian. Data Dirjend Tanaman Pangan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa hingga Juli 2026, luas pertanaman padi yang terdampak kekeringan mencapai 44.694 hektare, dengan sekitar 12.304 hektare di antaranya mengalami puso atau gagal panen.
Di luar sektor pertanian, persoalan yang tidak kalah krusial ialah terganggunya sektor peternakan akibat menurunnya ketersediaan hijauan pakan seiring mengeringnya lahan penggembalaan dan berkurangnya pertumbuhan vegetasi. Kementerian Pertanian melalui Dirjend Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Juni 2026 bahkan memperkuat cadangan pakan melalui pengembangan Bank Pakan, termasuk penyimpanan silase dan hay.
Langkah ini menunjukkan bahwa ketahanan peternakan tidak hanya ditentukan oleh jumlah ternak, tetapi juga oleh kepastian ketersediaan pakan dan air sepanjang tahun.
Bahkan, dalam eskalasi yang lebih serius, kekeringan turut meningkatkan kerentanan ekosistem terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). secara spesifik berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, luas areal kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terverifikasi sebesar 202.004,30 hektare pada periode rilis Januari-Juli/Agustus. Apalagi saat ini wilayah Papua tengah menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masif yang telah melahap lebih dari 30.000 hektar lahan di berbagai titik seperti Papua Selatan, Nabire, Jayawijaya, hingga Papua Barat Daya. Ini tidak hanya mengancam kelangsungan hidup satwa endemik dan ekosistem lokal, tetapi juga menghasilkan pekatnya asap yang sempat memicu pembatalan jadwal penerbangan di Wamena
Pada awal November 2026 sedikit angin segar mulai terasa, Sejumlah wilayah Indonesia mulai mengalami hujan. Meski demikian, fenomena tersebut belum dapat ditafsirkan sebagai tanda bahwa seluruh potensi ancaman telah usai.
Dalam prakiraan cuaca untuk periode 3-10 November 2026, BMKG menyatakan bahwa pengaruh El Nino yang sangat kuat serta Indian Ocean Dipole (IOD) positif masih berlangsung dan berpotensi menekan pembentukan awan hujan di sebagian wilayah. Kondisi ini juga tercermin dari suhu udara maksimum harian yang di beberapa daerah mencapai lebih dari 37°C pada 29 Oktober hingga 1 November 2026.
BMKG memperkirakan presipitasi Dasarian I November 2026 masih didominasi kategori menengah, yakni 50-100 mm per dasarian, pada 67,62 persen wilayah Indonesia. itu artinya hujan yang datang belum tentu cukup untuk memulihkan cadangan air tanah, mengisi waduk, dan memulihkan lahan pertanian yang telah mengalami tekanan panjang.
Lebih buruk lagi, hujan pada lahan yang kering dan terkompaksi dapat mengalir cepat sebagai limpasan permukaan, bukan terserap ke dalam tanah. Dalam situasi demikian, masyarakat dapat menghadapi menghadapi sebuah paradoks yaitu dua bencana dalam waktu berdekatan, kekeringan dan kebakaran di satu sisi, banjir serta longsor di sisi lain.
Hujan dapat menjadi awal pemulihan fungsi ekologis sekaligus pengujian bagi kebijakan. Jika pemerintah hanya menunggu hujan memadamkan api, maka negara berhenti pada logika reaktif. Padahal, musim hujan adalah jendela strategis untuk memulihkan hidrologi lahan, menanam kembali vegetasi adaptif, membangun infrastruktur pengendalian air, dan menegakkan akuntabilitas terhadap pemicu kebakaran.
Lantas, apa yang semestinya dilakukan agar hujan merekah menjadi berkah?
Pertama, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur konservasi air: embung, kolam retensi, sumur resapan, saluran irigasi, dan bendungan kecil berbasis kebutuhan lokal. Disamping itu juga diperlukan perubahan pendekatan dari sekadar respons terhadap bencana menuju pengelolaan risiko berbasis antisipasi. Pemerintah daerah perlu memastikan normalisasi dan pemeliharaan drainase dilakukan sebelum intensitas hujan meningkat, memetakan kawasan rawan banjir dan longsor, serta memperkuat sistem peringatan dini yang dapat diakses masyarakat. Kebijakan pembangunan juga harus mempertimbangkan keberadaan ruang terbuka hijau, daerah resapan air, dan perlindungan kawasan hulu.
Kedua, rehabilitasi lahan pasca kebakaran harus segera dijalankan. Lahan terbakar perlu dipulihkan melalui penanaman vegetasi adaptif, pembasahan gambut, pembangunan kanal penahan air, dan pengendalian erosi. Pemulihan tidak cukup dilakukan dengan menanam pohon secara seremonial. Pengembalian fungsi hidrologis lahan harus segera dilakukan agar mampu menyerap dan menyimpan air.
Ketiga, sistem peringatan dini harus terintegrasi. Data curah hujan, titik panas, kelembapan tanah, tinggi muka air, kondisi waduk, dan prakiraan iklim perlu disatukan dalam satu platform yang mudah dipahami oleh pemerintah desa, petani, peternak, dan masyarakat umum. Informasi akurat hanya bermanfaat bila diterjemahkan menjadi tindakan nyata seperti penjadwalan tanam, pengaturan irigasi, evakuasi ternak, atau penguatan patroli kebakaran.
Keempat, perlindungan sosial harus diperluas. Petani dan peternak yang terdampak kekeringan membutuhkan perlindungan sebelum kerugian menumpuk. Asuransi pertanian, bantuan pakan ternak, subsidi pupuk yang tepat sasaran, kredit usaha rakyat berbunga rendah, dan bantuan benih harus dirancang secara cepat dan transparan. Bantuan yang datang setelah panen gagal jauh lebih mahal daripada pencegahan yang dilakukan sejak awal.
Masyarakat juga harus dilibatkan sebagai bagian dari sistem perlindungan lingkungan, bukan hanya ditempatkan sebagai penerima dampak. Langkah adaptasi tidak harus selalu dimulai melalui program besar. Membersihkan saluran air secara berkala, tidak membuang sampah ke sungai, menanam vegetasi di lingkungan tempat tinggal, serta membangun kebiasaan menampung air hujan merupakan tindakan sederhana yang memiliki nilai ekologis
Indonesia tidak boleh terus terjebak dalam siklus bencana yang berulang, ketika kekeringan memicu kebakaran, kerusakan lahan, dan hujan memicu banjir dan gagal panen. Tak kalah penting, keselamatan petugas dan relawan penanggulangan bencana harus menjadi prioritas, sehingga mereka yang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan sesama tidak justru menjadi korban akibat lemahnya perlindungan dan kesiapsiagaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola risiko bencana yang preventif, berbasis data, dan berkelanjutan, disertai partisipasi aktif masyarakat melalui koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak secara konkret sebelum bencana terjadi, bukan sekadar bereaksi setelah korban berjatuhan. Sebab, kesiapsiagaan dan keselamatan manusia bukanlah pilihan, melainkan keharusan.
Hujan semestinya menjadi berkah, bukan malah menjadi musibah akibat kelalaian manusia dalam menjaga alam dan mengantisipasi risikonya.
————- *** ————–


