28 C
Sidoarjo
Monday, November 16, 2026
spot_img

Pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen Terganjal Pembebasan Lahan

DPRD Kabupaten Malang, Bhirawa. – Pemerintah Pusat akan merealisasikan Pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen, Kabupaten Malang, namun pembangunan jalan tol tersebut kini terkendala pembebasan lahan milik warga yang terkena trase atau lintasan yang akan dibangun jalan tol.

Berdasarkan perkembangan terbaru hingga November 2026 ini, rencana pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen sepanjang 30 kilometer masih berada pada tahap mematangkan perencanaan, dengan pembebasan lahan yang diproyeksikan baru akan dimulai pada tahun 2027.

Dengan rencana Pembangunan jalan tol tersebut ada kendala lahan yang menjadi persoalan utama yang berkaitan dengan beberapa poin penting, seperti penetapan trase final dan revisi jalur, evaluasi jalur padat penduduk, dan target kajian akhir 2026.

Selain itu, untuk merealisasikan Jalan Tol Malang-Kepanjen juga harus ada desakan sosialisasi dari legislatif. Dan yang paling utama pencegahan spekulasi dan mafia tanah, meski belum diumumkannya rincian koordinat lahan secara terbuka, karena untuk menghindari spekulasi harga tanah maupun praktik mafia tanah sebelum penetapan lokasi resmi keluar.

Sehingga warga terdampak diimbau mengacu pada mekanisme penilaian objektif sesuai ketentuan perundang-undangan agar ganti rugi berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat.

“Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait harga tanah yang berpotensi terdampak rencana pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen. Karena kepastian titik pembebasan lahan hingga kini masih menunggu penetapan trase resmi dari Pemerintah Pusat,” papar Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, Minggu (15/11), kepada wartawan.

Berita Terkait :  Kasrem 084/Bhaskara Jaya Tegaskan Kemanunggalan TNI-Rakyat Kunci Keberhasilan Pembangunan

Dia menegaskan, mekanisme penentuan nilai ganti rugi nantinya akan mengacu pada regulasi yang berlaku melalui penilaian tim independen atau pihak berwenang. Sehingga dirinya berharap proses tersebut mengedepankan komunikasi terbuka serta mengutamakan kepentingan warga agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Selain itu, dirinya juga menilai bahwa proyek strategis ini akan menjadi katalisator ekonomi di wilayah Malang Selatan. Dengan peningkatan konektivitas diyakini mampu memperlancar distribusi hasil pertanian sekaligus mendongkrak kunjungan wisatawan.

“Kami mengingatkan bahwa desain tol yang tengah dibahas saat ini baru menjangkau kawasan Kecamatan Kepanjen. Oleh karena itu, kelancaran akses menuju wilayah selatan tetap akan bertumpu pada proyek pengembangan dan pelebaran jalan utama yang sudah ada,” kata Darmadi.

Di kesempatan itu, dia juga menekankan pentingnya pemerintah daerah segera menyosialisasikan kepastian trase kepada warga begitu kajian rampung.

Karena tanpa kejelasan jalur, informasi di lapangan menjadi simpang siur. Pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Karena ada keterbatasan anggaran Pemerintah Pusat untuk menanggung penuh nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp10 triliun. Dan proyek ini disiapkan menggunakan skema KPBU dengan melibatkan calon investor.

“Jika dokumen studi kelayakan dinyatakan rampung pada akhir 2026, tahapan selanjutnya pengadaan tanah dan pembebasan lahan baru yang akan berjalan mulai tahun 2027 mendatang, sebelum memasuki tahap konstruksi fisik yang diproyeksikan sekitar akhir 2027 hingga 2028,” tandas Darmadi. [cyn.dre]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!