Rapat paripurna DPR yang akan mengesahkan pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dibatalkan. Para pengusul dan fraksi-fraksi parpol di Senayan, meng-anggap HMP tidak relevan lagi. Karena Gibran Rakabuming Raka, sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR-RI. Niscaya jugatidak akan dilakukan”figt” pada ranah PK (Peninjauan Kembali) PTUN Mahkamah Agung. Puncak per-politik-an nasional akan riuh untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, paling lambat 60 hari sejak 12 November 2026.
Sejarah puncak per-politik-an nasional, sudah komplet. Pernah me-lengser-kan (karena situasi politik yang memaksa) Presiden RI mengundurkan diri. Juga suasana sosial dan politik yang sama, menyebabkan Wakil Presiden menyatakan mundur. Surat pernyataan pengunduran diri dibacakan oleh Ketua MPR-RI, Ahmad Muzani. Tidak panjang, hanya sekitar 1 menit. Intinya hanya tiga kalimat yang disusun dalam tiga alenia. Namun tidak disertai alasan pengunduran diri.
Secara tekstual, isi surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, sebagai berikut: “Dengan hormat. Dengan ini, saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. // Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. // Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.”
Kenegaraan Indonesia tidak akan runtuh atau mandeg dengan pengunduran diri Wakil Presiden. Seperti kata Gibran Rakabuming Raka dalam suratnya,bahwa “negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.”Surat pengundruan diri dianggap sah. Tidak memerlukan persetujuan MPR-RI. Selanjutnya berlaku mandatory konstitusi, wajib dilakukan prosesi pengisian jabatan Wakil Presiden.
Sudah diatur UUD pasal 8. Pada ayat (2) dinyatakan, “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilik Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”Bahkan andai terjai kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara berbarengan, negara akan tetap berjalan. Mengundurkan diri merupakan jalan terbaik
UUD pasal 8 ayat(3), menyatakan, “JikaPresidendan Wakil Presidenmangkat, berhenti, diberhentikanatautidakdapatmelakukankewajibannyadalam masa jabatannyasecarabersamaan, pelaksanatugaskepresidenanadalahMenteriLuar Negeri, Menteri Dalam Negeri, danMenteriPertahanansecarabersama-sama. Selambat-lambatnyatigapuluhharisetelahitu, ….”Selanjutnya MPR menyelenggarakan siding untukmemilihPresidendan Wakil Presidendariduapasangan yang diusulkanpartaipolitik.
Mengundurkan diri merupakan jalan terbaik, elegan. Sebelum dimundurkan melalui pelaksanaan HMP di DPR, dan ditetapkan oleh MPR.Bagai ungkapan “Pergi dengan kepala tegak.”Karena tiada lagi pintu keadilan yang bisa dibuka untuk membela Gibran Rakabuming Raka. MK (Mahkamah Konstitusi) putusannya bersifat final (tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan). Juga binding, mengikat seluruh orang, serta pemerintah dan lembaga negara.
Begitu pula Putusan Mahkamah Agung (MA) berkait “Surat Ketarangan” (Suket) penyetaraan ijazah dinyatakan tidak sah. Putusan MA juga mewajibkan pihak tergugat mencabut Suket, serta ditarik dari pihak yang menguasai (KPU) untuk dimusnahkan.Walau Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah belum menjalankan putusan MA. Sekaligus juga belum menyatakan PK (Peninjauan Kembali). Tetapi semuanya telah berakhir.
Perdebatan ke-absahan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, berujung elegan, tanpa kegaduhan fisik. DPR bersama pemerintah bisa menerbitkan peraturan (Undang-Undang) Pemilu yang tidak mudah dibobol politikus busuk. Termasuk yang menyusup ke Mahkamah Konstitusi.
——— 000 ———
