Workshop Disperpusip Jatim untuk Modernisasi Perpustakaan Khusus Pondok Pesantrean Salafiyah dan Rumah Ibadah selama dua hari pada 4 – 5 November 2026 di Hotel Grand Mercure Surabaya.
Pemprov Jatim, Bhirawa. – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Provinsi Jawa Timur mengadakan workshop bertema Modernisasi Perpustakaan Khusus Pondok Pesantrean Salafiyah dan Rumah Ibadah Jawa Timur Tahun 2026 yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Surabaya.
Disperpusip Provinsi Jawa Timur berupaya merubah paradigma terkait keberadaan perpustakaan yang terus berkembang dan maju serta meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan menuju modernisasi serta berteknologi informasi sesuai era jaman, kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari pada 4 – 5 November 2026 jadi momentum penting mendorong transformasi perpustakaan pesantren menuju pengelolaan yang lebih modern, profesional, berbasis teknologi, dan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), tanpa meninggalkan kekhasan tradisi keilmuan pesantren. Selasa, (10/11/2026)
Mewakili Kepala Disperpusip Jatim, Ir. Tiat S. Suwardi, MSI, Pustakawan Ahli Utama Disperpusip Jatim, Soekaryo, SH, MM menjelaskan bahwa mengubah cara pandang perpustakaan, utamanya di Ponpes Salafiyah dan Rumah Ibadah sesuai Undang-Undang Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan perlu komitmen bersama, Disamping itu harus mampu membawa manfaat besar bagi pengembangan perpustakaan di pondok pesantren dan rumah ibadah.
“Melalui workshop ini, para pengelola perpustakaan memperoleh penguatan kapasitas pada bidang manajemen perpustakaan, digitalisasi koleksi, pengembangan layanan literasi, pendataan perpustakaan, hingga pelestarian kitab kuning dan manuskrip keagamaan yang menjadi bagian penting dari khazanah intelektual pesantren,” jelasnya.
Lanjut Soekaryo mengatakan sebuah perpustakaan memiliki empat unsur yang tidak dapat dipisahkan, antara lain pertama, status kedudukan perpustakaan harus di bawah sebuah lembaga, badan atau organisasi, Kedua memiliki tenaga pengelola yang mempunyai kemampuan spesifik terkait bidang subyek perpustakaan, Ketiga memiliki koleksi perpustakaan untuk dilayankan ‘terbatas’ pada subyek yang menjadi minat tertentu, dan keempat terdapat pemustakanya.
“Unsur-unsur inilah nantinya berpengaruh kepada jenis perpustakaan khusus,” ujarnya.
Soekaryo mengukapkan sesuai Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan mendefinisikan perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, juga lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan organisasi lain.
“Pengertian perpustakaan rumah ibadah sendiri sebagaimana disampaikan pada peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus merupakan perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan rumah ibadah,” tuturnya.
Soekaryo menyampaikan tujuan dan peran utama dari perpustakaan adalah mendukung visi dan misi organisasi induknya dalam mencapai tujuan yakni menyediakan layanan informasi kepada orang-orang dari organisasi induknya bernaung.
“Sementara fungsi perpustakaan khusus itu sendiri yakni sebagai pusat referensi dan penelitian serta memperlancar pelaksanaan tugas instansi atau lembaga yang bersangkutan,” ucapnya.
Soekaryo menambahkan data perpustakaan khusus Ponpes dan Rumah Ibadah per Oktober 2026 di Jawa Timur sampai tercatat 3.842 perpustakaan ponpes serta 1.046 perpustakaan masjid. Sementara data pada web-site Nomor Pokok Perpustakan (NPP) pada Perpusnas RI mencatat sebanyak 168 perpustakaan Ponpes yang terdaftar dan yang memiliki NPP masih sebanyak 76 perpustakaan, dan untuk perpustakaan Masjid yang terdaftar sebanyak 405 dan yang memiliki NPP masih sebanyak 334 perpustakaan.
Seperti pada kegiatan workshop kali ini bahwa Pemprov Jatim bekerja sama dengan Komisi E DPRD Jatim mewujudkan kegiatan ini agar dapat menjadikan perpustakaan yang berstandar nasional, berkualitas pelayanannya serta bermanfaat bagi warganya dan juga masyarakat di sekitarnya.
“Disperpusip Jatim mempunyai kewajiban membina semua jenis perpustakaan di Jawa Timur dengan melaksanakan sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi baik secara luring maupun daring, serta pentingnya peran ini maka langkah yang perlu ditekankan yakni perlunya kebijakan, dukungan, komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak baik pemerintah maupun lembaga di luar pemerintahan,” pugkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hj. Hikmah Bafaqih, M.Pd mengatakan pentingnya Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP), dimana transformasi pesantren dipandang sebagai proses pembaruan yang mengintegrasikan tiga unsur utama, yakni tradisi, inovasi, dan kemandirian
“Melalui pendekatan ini pesantren mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai, karakter, dan identitas pendidikan yang telah mengakar kuat,” paparnya.
Menurut Hikmah, FPTP harus mendorong pengembangan program strategis, antara lain pelatihan transformasi perpustakaan, peningkatan literasi digital santri, pengembangan keterampilan teknologi informasi, serta pemanfaatan kecerdasan buatan.
Narasumber yang dihadirkan juga dari Kanwil Kemenag Jatim, IKAPI Jatim, BPSDM Jatim, Tenaga Ahli Teknologi Informasi Dispeprusip Jatim, serta Pejabat Fungsional Pustakawan Dispeprusip Jatim. (adv.ren)
