Gresik, Bhirawa — Inspektorat Kabupaten Gresik menggelar kegiatan optimalisasi dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Acara tersebut diikuti oleh seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemkab Gresik.
Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik, Ahmad Hadi, menyampaikan bahwa pengawasan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Pengawasan dilakukan baik secara internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maupun eksternal oleh BPKP dan BPK. Seluruh temuan dan rekomendasi hasil pengawasan wajib ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh sebagai bentuk komitmen meningkatkan mutu pengelolaan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
“Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, harus terus diiringi dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan program, agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Terkait jadwal tindak lanjutnya, tahap pemantauan dan evaluasi progres akan dilakukan oleh Tim APIP hingga pekan kedua Juli 2026. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan verifikasi dokumen pendukung oleh Tim Evaluator BPK Perwakilan Jawa Timur hingga akhir Juli, sebelum masuk ke tahap validasi oleh Tim BPK Pusat yang direncanakan berlangsung sampai November 2026.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil, menambahkan bahwa beberapa hal menjadi perhatian utama, antara lain peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran, pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara lebih optimal, serta upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan bahwa optimalisasi tindak lanjut rekomendasi BPK pada Semester I Tahun 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan agar tepat sasaran sesuai rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. [kim.kt]
