Pemkot Pasuruan, Bhirawa. – Pemkot Pasuruan terus mematangkan langkah digitalisasi pelayanan publik, khususnya pada sektor retribusi. Skema pembayaran parkir non-tunai (cashless) siap diberlakukan di puluhan titik strategis. Kendati seluruh persiapan teknis dan infrastruktur pendukung telah rampung, eksekusi kebijakan ini masih tertahan di meja regulasi, menunggu penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali).
Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, Hermanto, menyampaikan pihaknya menyiagakan 115 juru parkir (jukir) yang akan bertugas di 93 titik lokasi parkir resmi di seluruh penjuru kota.
Namun, operasional lapangan belum dapat berjalan sebelum payung hukum resmi ditandatangani.
“Secara teknis kami sudah sangat siap. Tapi, kami masih menunggu terbitnya Perwali yang saat ini sedang diproses oleh Bagian Hukum Setda Kota Pasuruan,” ujar Hermanto saat ditemui pada Selasa (10/11/2026) sore.
Hermanto menargetkan payung hukum tersebut dapat selesai dalam waktu dekat agar sistem transaksi digital dapat langsung diuji coba dan diterapkan sepenuhnya pada bulan ini.
“Harapan kami pertengahan November ini sudah bisa berjalan,” jelas Hermanto.
Untuk mengantisipasi beragam karakteristik masyarakat pengguna jasa parkir, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan menyiapkan dua opsi transaksi. Yakni, berbasis kode respons cepat (Quick Response Code Indonesian Standard/QRIS) dan kupon fisik (voucher).
Dalam skema utama, setiap juru parkir akan dilengkapi dengan tanda pengenal (id card) atau media khusus yang memuat kode barcode QRIS resmi milik Pemkot Pasuruan.
Masyarakat pemilik dompet digital atau aplikasi perbankan berbasis ponsel pintar cukup memindai kode tersebut untuk menyelesaikan pembayaran retribusi secara seketika (real-time).
Namun, Pemkot Pasuruan tidak menutup mata terhadap kendala teknis di lapangan, seperti warga yang tidak membawa ponsel pintar, kehabisan daya baterai, atau kehabisan saldo elektronik. Untuk itu, mekanisme voucher disiapkan sebagai jalur alternatif.
“Voucher fisik kami sediakan langsung dari Pemkot. Ini solusi kompromistis agar masyarakat yang tidak memegang handphone atau kehabisan saldo tetap bisa terlayani tanpa menyalahi prosedur non-tunai,” papar jelas Hermanto.
Langkah digitalisasi ini merupakan komitmen Pemkot Pasuruan untuk menata tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Melalui sistem non-tunai, seluruh penerimaan retribusi parkir jalan umum dipastikan tercatat secara transparan dan langsung mengalir ke Rekas Kas Umum Daerah (RKUD) tanpa melalui perantara tunai.
Guna memastikan skema ini berjalan tertib dan terhindar dari praktik koruptif atau kebocoran anggaran, Dishub Kota Pasuruan mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Parkir yang beroperasi selama 24 jam penuh.
Satgas itu bertugas memantau kedisiplinan para juru parkir serta merespons aduan masyarakat terkait kendala transaksi di lapangan.
“Dengan mekanisme non-tunai ini, penerimaan retribusi akan tercatat secara transparan. Kehadiran Satgas 24 jam bertujuan meminimalkan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir,” kata Hermanto.
Sebagai langkah awal sebelum peluncuran resmi, Dishub Kota Pasuruan menjadwalkan sosialisasi masif. Edukasi tidak hanya menyasar 115 juru parkir yang bertugas di lapangan, tetapi juga mengikutsertakan jajaran lurah se-Kota Pasuruan.
“Keterlibatan aparatur kewilayahan ini diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi serta pemahaman mekanisme pembayaran baru kepada seluruh lapisan masyarakat,” tegas Hermanto. [hil.kt]
