Surabaya Bhirawa — Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air di Hotel Santika Pandegiling, Surabaya, Senin (9/11/2026) siang.
Forum yang dihadiri sejumlah instansi terkait, Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, DPMPTSP, akademisi, dunia usaha, dan unsur masyarakat itu menjadi ruang untuk menggali masukan dalam penyempurnaan standar pelayanan perizinan sumber daya air.
Kepala Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur I Nyoman Gunadi dalam sambutannya menegaskan bahwa sumber daya air bukan hanya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga penopang pembangunan berbagai sektor. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dikelola secara tertib, adil, dan berkelanjutan.
“Sumber daya air merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat sekaligus penunjang pembangunan berbagai sektor. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dikelola secara tertib, adil, dan berkelanjutan dengan memperhatikan ketersediaan air serta kelestarian lingkungan,” ujar I Nyoman Gunadi.
Ia menilai pelayanan perizinan pengusahaan sumber daya air memegang peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Pada saat yang sama, perizinan juga menjadi instrumen untuk memastikan pemanfaatan air tetap berada pada koridor ketentuan dan tidak mengorbankan keberlanjutan sumber daya.
“Pelayanan perizinan pengusahaan sumber daya air memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan pemanfaatan sumber daya air berjalan sesuai ketentuan,” kata Nyoman.
Forum ini dirancang bukan sekadar sosialisasi kebijakan. Pemerintah provinsi berharap dapat membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dalam merumuskan layanan perizinan yang lebih baik.
“Melalui Forum Konsultasi Publik ini, kami ingin membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat.
Forum ini juga menjadi wadah untuk memperoleh masukan, saran, dan rekomendasi dalam penyempurnaan Standar Pelayanan Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air agar semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Nyoman juga menyinggung peluang optimalisasi pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung sektor pariwisata, industri, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa peluang ekonomi tersebut harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.
“Selain peningkatan kualitas pelayanan, kita juga perlu melihat peluang optimalisasi pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung sektor pariwisata, industri, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan,” katanya.
Ia menyebut pendekatan tersebut sejalan dengan tiga pilar pengelolaan sumber daya air, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Ketiganya menjadi rujukan agar pemanfaatan air tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga menjaga ketersediaannya bagi generasi mendatang.
“Hal tersebut sejalan dengan tiga pilar pengelolaan sumber daya air, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air,” ujar Nyoman.
Kepala Dinas PU SDA Jatim berharap forum ini menghasilkan kesepahaman dan komitmen bersama, khususnya dalam penyempurnaan standar pelayanan serta perumusan rekomendasi strategis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air. Ia juga menyinggung kontribusi tata kelola air yang baik terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Saya berharap melalui forum ini dapat terbangun kesepahaman dan komitmen bersama, menghasilkan penyempurnaan Standar Pelayanan, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Jawa Timur, termasuk dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.
Gunadi mengajak seluruh peserta berpartisipasi aktif dengan menyampaikan saran, masukan, maupun kritik yang membangun. Menurutnya, pengalaman dan pandangan para pemangku kepentingan akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Dinas PU SDA.
“Berbagai pandangan dan pengalaman dari para pemangku kepentingan tentu akan menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi kami dalam menyempurnakan Standar Pelayanan dan meningkatkan tata kelola sumber daya air di Jawa Timur,” katanya.
Pada akhir sambutan, I Nyoman Gunadi secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air. Ia berharap kegiatan tersebut memberi manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola sumber daya air Jawa Timur yang unggul, maju, dan berkelanjutan.
“Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur secara resmi saya nyatakan dibuka,” tutupnya.
Perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air merupakan bagian dari upaya pengaturan pemanfaatan air, termasuk penilaian pemenuhan syarat teknis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, serta kriteria teknis dan nonteknis bidang sumber daya air.
Kementerian Pekerjaan Umum juga menyebut pemberian izin pengusahaan dan penggunaan sumber daya air dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas tertentu, termasuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam praktiknya, penguatan standar pelayanan perizinan penting agar pelaku usaha memperoleh kepastian prosedur, sementara pemerintah tetap dapat mengawasi dampak pemanfaatan air terhadap ketersediaan air dan lingkungan. Forum konsultasi publik menjadi salah satu mekanisme untuk memastikan kebijakan tersebut tidak dirumuskan secara sepihak. [aya.kt]
