Saya menulis surat ini dengan rasa prihatin sekaligus cemas yang mendalam. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang semula dielu-alukan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi malnutrisi anak bangsa, kini justru berubah menjadi ancaman nyata yang menakutkan bagi keselamatan generasi muda kita.
Bagaimana tidak? Rentetan kasus keracunan massal akibat menu MBG terus terjadi di berbagai wilayah secara berulang. Berdasarkan data yang dirilis baru-baru ini, jumlah korban dugaan keracunan makanan program ini telah menembus lebih dari 43.000 hingga 50.000 anak yang tersebar di puluhan provinsi di Indonesia. Hanya dalam hitungan hari saja di awal September ini, hampir 2.000 anak di Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, hingga Agam terpaksa dilarikan ke rumah sakit dengan gejala dehidrasi, mual, dan muntah. Angka-angka fantastis ini bukan lagi sekadar statistik di atas kertas, melainkan jeritan nyata anak-anak kita yang hak konstitusional atas kesehatannya telah diabaikan.
Investigasi menunjukkan bahwa mayoritas kasus bersumber dari pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Banyak fasilitas dapur sentral belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), rantai distribusi terlalu panjang, dan terdapat jeda waktu berjam-jam antara waktu makanan matang (subuh) hingga dikonsumsi oleh para siswa pada siang hari. Hal ini memicu kontaminasi bakteri berbahaya pada makanan. Sungguh miris melihat anggaran raksasa yang bersumber dari APBN seolah tidak berbanding lurus dengan ketatnya sistem pengawasan kualitas pangan di lapangan.
Kasus yang terus berulang ini membuktikan adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola program. Penertiban berupa pemecatan sejumlah kepala SPPG atau permohonan maaf dari Badan Gizi Nasional (BGN) jelas tidak lagi cukup untuk menebus rasa trauma anak-anak serta ketakutan para orang tua siswa.
Melalui surat pembaca ini, saya mendesak pemerintah dan BGN untuk melakukan perubahan radikal. Hentikan sementara sistem dapur terpusat yang berisiko tinggi dan beralihlah ke model dapur berbasis sekolah (school-based kitchen) agar rantai distribusi memendek. Pemerintah juga harus menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan secara nasional agar penanganannya lebih komprehensif. Jangan korbankan masa depan anak-anak demi ambisi mengejar kuota distribusi tanpa memprioritaskan keamanan pangan.
Wahyudi Sulistyawan
Orang Tua Siswa & Warga Negara Peduli Anak Gayungan, Surabaya